Selasa, 20 April 2021

KSHUMI: Pembubaran Kajian Ustadz Felix Siauw, Bentuk Pengekangan Hak Menyampaikan Pendapat

KSHUMI: Pembubaran Kajian Ustadz Felix Siauw, Bentuk Pengekangan Hak Menyampaikan Pendapat

Foto: Pembubaran pengajian Ustadz Felix Siauw. (ist)

Jakarta, Swamedium.com – Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI) menyampaikan pernyataan sikap terkait upaya pembubaran pengajian yang dikemas dalam bentuk talkshow dengan tema “Cinta Mulia, pantaskan atau ikhlaskan” dengan pembicara ustadz Felix Siauw, Minggu (30/4).

Banner Iklan Swamedium

“Kami menolak segala bentuk pengekangan hak menyampaikan pendapat dimuka umum, kriminalisasi terhadap ulama, aktivis dan umat Islam, termasuk terhadap ajaran Islam dan simbol-simbolnya,” kata Ketua Eksekutif KSHUMI Chandra Purna Irawan, MH melalui rilisnya yang diterima Swamedium.com, Senin (1/5) malam.

“Selain itu, kami juga mengingatkan kepada Pemerintah untuk selalu hadir dan terlibat dalam menengahi dan menyelesaikan setiap problema hukum yang ada di masyarakat, berkomitmen menjunjung tinggi konsep negara hukum dan menjauhi seluruh bentuk sikap dan tindakan menyalahgunakan kekuasaan,” ujarnya.

Selanjutnya Chandra mengatakan, pihaknya mendorong kepada Pemerintah dan segenap elemen umat dan bangsa untuk terlibat aktif dan membuka diri dalam berbagai dialog kebangsaan dalam rangka menyelesaikan seluruh problematika yang menimpa bangsa dan negara.

“Kami menyerukan kepada para alim ulama, aktivis Islam, umat Islam dan seluruh sarjana hukum muslim Indonesia untuk bersatu padu, bersinergi untuk membangun kekuatan dan soliditas dalam rangka memperjuangkan agama Islam agar menjadi rahmat bagi semesta alam,” tandasnya.

Sementara itu, Dewan Nasional KSHUMI, Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D, menilai pembubaran acara pengajian tersebut telah melanggar konstitusi yang berlaku di Indonesia.

“Bahwa Konstitusi telah memberikan jaminan secara langsung dan tegas kepada setiap orang untuk menjalankan hak kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi (freedom of association), kebebasan berkumpul (freedom of assembly), dan kebebasan menyatakan pendapat (freedom of expression). Sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945,” tegasnya.

Selain itu, lanjut Miko, bahwa setiap kegiatan yang bersifat ilmiah (akademis) dan keagamaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada: Pengajian, Tabligh Akbar, Ceramah Agama, Tausiyah, Khutbah dan lain-lain, termasuk kegiatan menyatakan pendapat di muka umum yang tidak perlu menyampaikan pemberitahuan kepada pihak berwajib,

“Hal itu sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 4 UU No.9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat dimuka Umum,” ujar Miko lagi.

Pihaknya menegaskan, oleh karena itu Pihak Berwenang tidak boleh melarang ataupun membubarkan kegiatan menyampaikan pendapat dimuka umum dalam bentuk apapun, meskipun ada segelintir oknum LSM atau Ormas tertentu yang tidak setuju.

“Kami meminta seyogyanya Aparat Penegak Hukum bertindak memberikan perlindungan dan pengayoman serta memberikan rasa aman dengan memberikan pelayanan terhadap siapapun warga negara yang menjalankan hak menyampaikan pendapat dimuka umum,” tutur Miko.

KSHUMI mendesak dilakukannya mediasi antara pihak-pihak yang tidak sependapat.

“Diantara langkah hukum prosedural yang dapat ditempuh diantaranya adalah tetap melindungi hak warga negara untuk menyuarakan aspirasi, bersamaan dengan itu melakukan upaya memediasi pihak-pihak yang tidak sependapat,” kata Miko.

“Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Serta pasal 18 ayat 1 dan 2 UU No.9 Tahun 1998 Tentang menyampaikan kemerdekaan pendapat dimuka umum,” pungkasnya. (*/ls)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita