Senin, 06 Desember 2021

GEPRINDO: Kenaikan Tarif Dasar Listrik Membebani Rakyat

GEPRINDO: Kenaikan Tarif Dasar Listrik Membebani Rakyat

Foto: Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO). (geprindo)

Jakarta, Swamedium.com – Tarif Dasar Listrik naik jelang Ramadhan dan Idul Fitri merupakan kebijakan yang tak bijak. Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) menilai kebijakan pemerintah tersebut tidak pro-rakyat.

Banner Iklan Swamedium

“Harusnya pemerintah mengevaluasi BUMN yang telah merugi bukan malah membebani rakyat dengan kenaikan TDL,” kata Presiden GEPRINDO Bastian P. Simanjuntak melalui rilisnya yang diterima swamedium.com, Selasa (2/5).

Dia juga menegaskan, kenaikan TDL yang pastinya akan diikuti dengan kenaikan harga-harga kebutuhan hidup akan sangat terasa bagi rakyat. Regulasi ini yang harus diantisipasi pemerintah, jangan asal saja menaikan TDL tanpa melakukan kajian mendalam.

“Pada kuartal-I 2017 PT PLN mengakui bahwa penjualan listrik mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan diakibatkan lesunya perekonomian, artinya pemerintah harus fokus pada pembenahan ekonomi nasional bukan malah membebani rakyat,” ungkapnya.

Bastian mengutarakan, regulasi pencabutan subsidi golongan 900 va yang mencapai 82 persen pengguna PLN banyak tidak disadari masyarakat. Regulasi ini berarti rakyat yang selama ini disubsidi tidak lagi mendapat subsidi. Regulasi ini bisa berbahaya bila pemerintah tidak memiliki data akurat, mana golongan 900 va yang harus disubsidi atau tidak.

“Kenaikan TDL 30 persen sejak periode Januari harus pula dibarengi dengan kinerja yang baik. lesunya penjualan listrik pada kuartal-I 2017 menjadi peringatan rendahnya kinerja PLN walaupun argumen yang dibangun pemerintah karena ekonomi yang sedang lesu,” kata Bastian.

“Kita juga mempertanyakan urgensi penjualan aset PLN kepada swasta, apakah ini solusi atau cara lama yang pernah dilakukan Megawati terhadap BUMN kita. GEPRINDO ingatkan pemerintah bahwa listrik merupakan kebutuhan vital masyarakat, jangan sampai yang menguasai hajat hidup rakyat Indonesia ini dikuasai Asing,” imbuhnya.

Bastian menegaskan, pemerintah harus dapat mengklarifikasi kepada rakyat Indonesia atas kenaikan TDL. Tarif naik namun pelayanan menurun, inikan tidak fair bahkan bukan cerminan BUMN yang sehat. Beberapa daerah di Indonesia pemadaman masih sering terjadi, hal itu akan mengganggu perekonomian masyarakat sehingga kenaikan TDL harus pula dibarengi kualitas pelayanan. (*/ls)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita