Monday, 09 December 2019

Tolak Perbudakan Modern, Buruh Minta ‘outsourcing’ Dihapus

Tolak Perbudakan Modern, Buruh Minta ‘outsourcing’ Dihapus

Foto. Jumlah pengangguran diprediksi terus bertambah. Rakyat tuntut janji Jokowi sediakan 10 juta lapangan kerja. (ist)

Jakarta, Swamedium.com – Ratusan ribu buruh yang turun ke jalan untuk memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei, salah satunya adalah menuntut penghapusan tenaga kerja alih daya (outsourcing). Mereka menolak perbudakan di era modern ini.

Apa bedanya budak di era kolonial dengan tenaga kerja alih daya (outsourcing)? Dulu budak hanya diberi makan oleh majikannya. Sekarang, tenaga kerja alih daya juga hanya diberi gaji sesuai UMP (upah minimum provinsi), yang hanya cukup untuk membeli makanan. Kegelisahan itu yang dirasakan oleh buruh di setiap aksi May Day.

Buruh alih daya sulit sejahtera, sebab sebagai pekerja mereka tidak memiliki jenjang karir dan gajinya hanya UMR. Buruh tidak berdaya sebab keberadaan tenaga alih daya ini dilindungi oleh undang-undang.

Bila merujuk pada Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, outsourcing dikenal sebagai penyedia jasa tenaga kerja seperti yang diatur pada pasal 64, 65 dan 66. Dalam dunia Psikologi Industri, tercatat karyawan outsourcing adalah karyawan kontrak yang dipasok dari sebuah perusahaan penyedia jasa tenaga outsourcing.

Awalnya, perusahaan outsourcing menyediakan jenis pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis inti perusahaan dan tidak mempedulikan jenjang karier. Seperti operator telepon, call centre, petugas satpam, tenaga pembersih , call centre, petugas satpam dan tenaga pembersih. Namun saat ini, penggunaan outsourcing semakin meluas ke berbagai lini kegiatan perusahaan.

Dengan menggunakan tenaga kerja outsourcing, perusahaan tidak perlu repot menyediakan fasilitas maupun tunjangan makan, hingga asuransi kesehatan/BPJS Kesehatan. Sebab, yang bertanggung jawab adalah perusahaan outsourcing itu sendiri.

Meski menguntungkan perusahaan, namun sistem ini merugikan karyawan outsourcing. Selain tak ada jenjang karier, gaji mereka dipotong oleh perusahaan induk. Bayangkan, prosentase potongan gaji ini bisa mencapai 30 persen. Celakanya, karyawan outsourcing rata-rata juga tidak mengetahui berapa besar potongan gaji yang diambil oleh perusahaan outsourcing atas jasanya memberi pekerjaan di perusahaan lain itu.

Pages: 1 2 3

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.