Senin, 29 November 2021

Tolak Perbudakan Modern, Buruh Minta ‘outsourcing’ Dihapus

Tolak Perbudakan Modern, Buruh Minta ‘outsourcing’ Dihapus

Foto. Jumlah pengangguran diprediksi terus bertambah. Rakyat tuntut janji Jokowi sediakan 10 juta lapangan kerja. (ist)

Jakarta, Swamedium.com – Ratusan ribu buruh yang turun ke jalan untuk memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei, salah satunya adalah menuntut penghapusan tenaga kerja alih daya (outsourcing). Mereka menolak perbudakan di era modern ini.

Banner Iklan Swamedium

Apa bedanya budak di era kolonial dengan tenaga kerja alih daya (outsourcing)? Dulu budak hanya diberi makan oleh majikannya. Sekarang, tenaga kerja alih daya juga hanya diberi gaji sesuai UMP (upah minimum provinsi), yang hanya cukup untuk membeli makanan. Kegelisahan itu yang dirasakan oleh buruh di setiap aksi May Day.

Buruh alih daya sulit sejahtera, sebab sebagai pekerja mereka tidak memiliki jenjang karir dan gajinya hanya UMR. Buruh tidak berdaya sebab keberadaan tenaga alih daya ini dilindungi oleh undang-undang.

Bila merujuk pada Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, outsourcing dikenal sebagai penyedia jasa tenaga kerja seperti yang diatur pada pasal 64, 65 dan 66. Dalam dunia Psikologi Industri, tercatat karyawan outsourcing adalah karyawan kontrak yang dipasok dari sebuah perusahaan penyedia jasa tenaga outsourcing.

Awalnya, perusahaan outsourcing menyediakan jenis pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis inti perusahaan dan tidak mempedulikan jenjang karier. Seperti operator telepon, call centre, petugas satpam, tenaga pembersih , call centre, petugas satpam dan tenaga pembersih. Namun saat ini, penggunaan outsourcing semakin meluas ke berbagai lini kegiatan perusahaan.

Dengan menggunakan tenaga kerja outsourcing, perusahaan tidak perlu repot menyediakan fasilitas maupun tunjangan makan, hingga asuransi kesehatan/BPJS Kesehatan. Sebab, yang bertanggung jawab adalah perusahaan outsourcing itu sendiri.

Meski menguntungkan perusahaan, namun sistem ini merugikan karyawan outsourcing. Selain tak ada jenjang karier, gaji mereka dipotong oleh perusahaan induk. Bayangkan, prosentase potongan gaji ini bisa mencapai 30 persen. Celakanya, karyawan outsourcing rata-rata juga tidak mengetahui berapa besar potongan gaji yang diambil oleh perusahaan outsourcing atas jasanya memberi pekerjaan di perusahaan lain itu.

Selain hak-haknya terbatas, perusahaan dengan mudah akan menggantinya dengan tenaga kerja yang baru bila majikan tidak suka. Secara psikologis, tenaga kerja alih daya merasa terintimidasi. Tak heran, bila selama bertahun-tahun buruh berjuang menolak adanya status tenaga kerja outsourcing.

Menguntungkan Karyawan

Bila buruh ingin outsourcing dihapuskan, pengusaha jasa alih daya berdalih justru sistem outsourcing ini menguntungkan karyawan.

Ketua Bidang Data dan Sertifikasi Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI), Anta Ginting, mengungkapkan tuntutan serikat buruh menghapus sistem outsourcing dalam perusahaan tidak relevan. Kata dia, selain membantu perusahaan pengguna, sistem yang berjalan di perusahaan alih daya juga sangat membantu karyawan, khususnya karyawan baru.

“Outsourcing ini bentuk jembatan antara karyawan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Banyak orang lulus sekolah kemudian sulit mendapat pekerjaan, belum punya pengalaman bekerja. Di sini peranan perusahaan outsourcing yang melatih karyawan sebelum dipekerjakan. Jadi saya kira tuntutan outsourcing dihapus itu kurang relevan dengan kondisi saat ini,” kata Anta seperti dikutip detikFinance, Senin (1/5).

Menurut dia, ketentuan juga tidak mengizinkan perusahaan outsourcing memperkerjakan karyawan alih daya selama lebih dari 3 tahun. Pada tahap itu, perusahaan alih daya membantu keterampilan dan menambah pengalaman kerja untuk karyawannya.

“Aturan di alih daya’kan maksimal 3 tahun bekerja dengan 2 kali kontrak kerja. Positifnya, karyawan yang sudah selesai outsourcing bisa mencari pekerjaan lainnya dengan bekal keterampilan dan pengalaman kerja saat jadi outsourcing,” terang Anta.

Dengan regulasi yang ada saat ini, kata Anta, tenaga kerja alih daya juga hanya untuk bidang jasa tak langsung seperti kebersihan (cleaning service), penyediaan makanan (catering), pengamanan (security), pertambangan dan perminyakan, serta angkutan.

Bila prakteknya seperti yang dijelaskan, tentu positif. Tetapi, fakta di lapangan, banyak perusahaan yang mengakali aturan maksimal 3 tahun sebagai tenaga kerja alih daya.

“Kalau sudah 2 kali kontrak kerja, dibuat perjanjian baru seolah-olah tenaga kerja baru atau dikeluarkan. Setelah itu disuruh masuk dengan kontrak baru. Begitu terus menerus hanya jadi tenaga kontrak,” keluh seorang tenaga alih daya.

Selain itu, sampai tua kita bekerja tidak ada jenjang karir, tidak ada jaminan kerja ataupun tunjangan. (*/maida)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita