Kamis, 22 April 2021

Bukan Akibat Salah Urus, 25 BUMN Merugi

Bukan Akibat Salah Urus, 25 BUMN Merugi

Foto. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon minta PP 72/2016 direvisi agar DPR tetap bisa menjaga aset strategis negara dengan baik. (*)

Jakarta, Swamedium.com –Sebanyak 25 dari 118 (22%) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada triwulan I-2017 ini merugi total sekitar Rp3,4 triliun. Kementerian BUMN membantah kerugian pada tiga bulan pertama itu karena BUMN salah urus seiring penempatan para politisi dan relawan Jokowi pada jajaran komisaris.

Banner Iklan Swamedium

Sekretaris Kementerian BUMN Imam A. Putro menyebutkan ada deretan BUMN yang memberikan kerugian kepada negara di tiga bulan pertama 2017. Beberapa nama BUMN yang merugi itu, antara lain PT Kertas Leces yang berkedudukan di Probolinggo, Jawa Timur yang fokus pada produksi kertas.

Selain itu, ada PT Industri Sandang (Persero) (Insan) yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat. BUMN yang bergerak di industri garmen ini mulai redup namanya.

“Leces punya rencana bangun asset. Insan juga dengan problematika hukum clear dan berjalan lebih baik, asetnya juga banyak. Kemudian, Pertani membaik,” jelas Imam dalam Media Gathering Kementerian BUMN di Wikasatrian, Bogor, seperti dikutip detik.com akhir pekan.

Ada juga Perum Bulog yang merugi Rp 913 miliar pada triwulan I-2017. BUMN pangan ini merugi karena belum mendistribusikan beras pra sejahtera (rastra). Namun, Kementerian BUMN yakin Bulog bisa kembali pulih di kuartal berikutnya.

“Bulog rugi Rp 913 miliar pada triwulan I-2017, 2016 untung. Saya yakin triwulan I dan II sudah mulai untung,” tutur Imam.

BUMN yag bergerak di bidang ritel pun ikut memberikan sumbangan kerugian di kuartal satu tahun ini. Deretan BUMN yang bergerak di sektor ritel seperti PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) juga tercatat memberikan kerugian di awal tahun ini.

“BUMN ritel dan BUMN perdagangan seperti RNI triwulan satu slow down,” tutur Imam.

Imam mengatakan, kerugian BUMN pada triwulan pertama tahun ini karena belum masifnya pergerakan bisnis di sejumlah sektor. Dia yakin ke depan jumlah BUMN yang mengalami kerugian akan berkurang.

Di tahun ini, Kementerian BUMN menargetkan perusahaan pelat merah yang mengalami kerugian hanya PT Merpati Nusantara Airline yang sudah tidak beroperasi.

“Tahun ini kita targetkan Merpati saja karena memang sudah tidak ada aktivitas,” tutup Imam.

BUMN pada triwulan I 2017 membukukan laba hingga Rp 43 triliun. Kementerian BUMN menargetkan laba 118 BUMN selama 2017 mencapai Rp 197 triliun dibandingkan laba Rp 164 triliun tahun 2016.

Adapun pendapatan BUMN, menurut data Kementerian BUMN, Rp 431 triliun pada triwulan I ini. Targetnya, BUMN membukukan pendapatan hingga Rp2.116 triliun pada 2017 dibandingkan pendapatan seluruh BUMN pada 2016 sebesar Rp1.802 triliun.

Perlu Penjelasan

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mochamad Hekal mendesak agar 26 BUMN yang merugi triliunan rupiah untuk memberikan penjelasan kepada publik.

“Menurut saya laporan keuangan tahunan harus dipublikasikan,” kata Ketua DPP Gerindra.

Jika dalam laporan tersebut ditemukan kejanggalan oleh lembaga negara pemeriksa keuangan, lanjut dia, maka sudah sepatutnya laporan tersebut ditindaklanjuti secara serius.

“Dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bersifat berbau unsur pidana segara ditindak lanjut proses hukum dan direksi terkait diberhentikan,” tegas dia

Selain itu, kata dia, DPR mendorong agar BPK melakukan audit terhadap BUMN yang alami kerugian dengan indikasi penyimpangan.

“Yang pertama kita perlu adalah minta BPK prioritaskan memeriksa yang rugi. Apabila dari temuan-temuan BPK ada indikasi yang mengarah ke pidana, segera kita minta aparat penegak hukum untuk proses,” tandas Hekal.

Politikus Partai Gerindra itu menegaskan, penyebab utama meruginya 26 BUMN itu harus bisa diketahui.

“Bisnis itu ada untung rugi, yang kita harus pastikan rugi karena industri sedang lesu atau karena ulah manajemen. Secara umum akan kelihatan kalau itu karena mismanagement atau karena industri,” ungkap dia.

Publik perlu mengetahui sebab kerugian BUMN yang mencapai triliunan. Jangan sampai karena salah urus. Negara dijadikan bancakan dengan menempatkan politisi dan relawan yang tidak memiliki kompetensi bisnis di BUMN.

Seperti diketahui, sejak era Presiden Jokowi banyak mengangkat mantan Relawan saat Pilpres sebagai komisaris BUMN. Setidaknya ada 16 politisi dan relawan Jokowi, seperti Fadjroel, Diaz (anaknya) Hendropriyono, Boni Hargens, Refly Harun, Roy Maningkas, Kartika Djoemadi dll. (*/maida)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita