Jumat, 03 Desember 2021

Keuangan Negara Defisit, Pemerintah Ngutang ke BPDP Kelapa Sawit

Keuangan Negara Defisit, Pemerintah Ngutang ke BPDP Kelapa Sawit

Foto: Menkeu Sri Mulyani tampil berbeda dengan mengenakan hijab. (ist)

Jakarta, Swamedium – Keuangan negara dalam kondisi lampu kuning itu benar adanya. Fakta ini jauh berbeda dengan ucapan Presiden Jokowi selama kampanye yang mengatakan jika negara tidak pernah kekurangan uang.

Banner Iklan Swamedium

“Uangnya ada, uangnya ada. Tinggal kitanya mau kerja apa tidak,” kata dia saat kampanye seperti dikutip eramuslim. Fakta kondisi keuangan negara ini jauh berbeda dengan yang dikatakan oleh Jokowi.

Rahasia dapur pemerintah ini dibuka oleh Menkeu Sri Mulyani yang mengaku pernah terpaksa meminjam uang kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) senilai Rp2 triliun, dalam rangka mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah tersebut, dilakukan bendahara negara pada tahun lalu.

“Kemarin Kemenkeu (Kementerian Keuangan) terpaksa meminjam uangnya (BPDP),” kata Sri Mulyani Indrawati saat meluncurkan buku BPDP Kepala Sawit, di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa malam (2 Mei).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu tak memungkiri, pinjaman tersebut memang terpaksa dilakukan, agar kas keuangan negara tahun lalu tidak memberatkan perekonomian. Dana yang dipinjam Kemenkeu, memang selama ini sudah berada di Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Tahun ini, dia bertekad untuk menjaga kas keuangan negara menjadi instrumen yang jauh lebih kredibel. Sehingga nantinya, pemerintah tidak perlu lagi meminjam uang kepada BPDP Kelapa Sawit, yang notabene jauh lebih membutuhkan dana-dana tersebut, atas program-program yang sudah ditetapkan.

“Kami berharap, APBN tidak menimbulkan persoalan serius. Jadi saya berjanji, akan lebih kredibel dan tidak perlu lagi melakukan tindakan peminjaman tersebut,” katanya.

Pemerintah pun menjamin akan mengembalikan dana pinjaman itu secara utuh. Sri Mulyani mengatakan, pengembalian dana pinjaman akan diusulkan pemerintah dalam APBN Perubahan 2017. Saat ini, peminjaman tersebut masih dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

“Nanti akan kami usulkan, supaya cepat. itu memang semua dalam rangka pengelolaan APBN 2016. Semuanya transparan,” ujarnya.(*/maida)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita