Kamis, 15 April 2021

KPK: Lemah Tata Kelola, Pengelolaan Kelapa Sawit Rawan Korupsi

KPK: Lemah Tata Kelola, Pengelolaan Kelapa Sawit Rawan Korupsi

Foto: Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah. (ist)

Jakarta, Swamedium.com – Komoditas kelapa sawit adalah salah satu komoditas strategis dalam perekonomian Indonesia. Sayangnya, pengelolaannya masih banyak menimbulkan masalah. Lemahnya mekanisme perizinan, pengawasan, dan pengendalian membuat sektor ini rawan korupsi.

Banner Iklan Swamedium

“Korupsi dalam proses perizinan perkebunan kelapa sawit sering melibatkan kepala daerah. Seperti yang sudah ditangani oleh KPK, yakni Bupati Buol Amran Batalipu dan Gubernur Riau Rusli Zainal,” ujar Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah, beberapa waktu lalu di Jakarta.

Febri menjelaskan, pihaknya dalam kajian tahun 2016, KPK menemukan hingga saat ini belum ada desain tata kelola usaha perkebunan dan industri kelapa sawit yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Kondisi ini tak memenuhi prinsip keberlanjutan pembangunan.

“Hal ini rawan terhadap persoalan tata kelola yang berpotensi adanya praktek tindak pidana korupsi,” kata Febri.

Dari sisi hulu, lanjut Febri, sistem pengendalian dalam perizinan perkebunan kelapa sawit belum akuntabel untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha. Hal ini ditandai dengan tidak adanya mekanisme perencanaan perizinan berbasis tata ruang. Integrasi perizinan dalam skema satu peta juga belum tersedia.

“Selain itu, kementerian dan lembaga terkait belum berkoordinasi dalam penerbitan perizinan. Akibatnya, masih terjadi tumpang tindih izin seluas 4,69 juta hektare,” jelasnya.

Sementara di hilir, pengendalian pungutan ekspor kelapa sawit belum efektif karena sistem verifikasi belum berjalan baik, sambung Febri. Penggunaan dana kelapa sawit, habis untuk subsidi biofuel. Parahnya, KPK menilai, subsidi ini salah sasaran dengan tiga grup usaha perkembunan mendapatkan 81,7 persen dari Rp 3,25 triliun alokasi dananya.

“Seharusnya penggunaan dana terbagi untuk penanaman kembali, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana, promosi dan advokasi, dan riset. Apalalgi, pungutan pajak sektor kelapa sawit tak optimal dilakukan oleh Dirjen Pajak,” ungkap Febri.

Tak efektifnya pengendalian pungutan ekspor ini ditengarai KPK sebagai penyebab mengapa masih ada kurang bayar pungutan sebesar Rp 2,1 miliar dan lebih bayar Rp 10,5 miliar.

Tak sampai di situ, KPK juga mengungkapkan, tingkat kepatuhan pajak baik perorangan maupun badan juga mengalami penurunan.

“Sejak tahun 2011-2015, wajib pajak badan dan perorangan kepatuhannya menurun masing-masing sebanyak 24,3 persen dan 36 persen,” tutur Febri.

Dari hasil kajian ini, KPK merekomendasikan Kementerian Pertanian dan kementerian dan lembaga terkait harus menyusun rencana aksi perbaikan sistem pengelolaan komoditas kelapa sawit.

“Kami akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas implementasi rencana aksi tersebut,” pungkas Febri. (ls)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita