Minggu, 05 Desember 2021

Jelang Aksi Simpatik 55, GNPF MUI Sambangi Komisi Yudisial

Jelang Aksi Simpatik 55, GNPF MUI Sambangi Komisi Yudisial

Foto: Komisi Yudisial disambangi pimpinan GNPF MUI, Kamis (4/5) (belaquran.com)

Jakarta, Swamedium.com – Sehari menjelang Aksi Simpatik 55 jajaran pimpinan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) menyambangi Komisi Yudisial (KY), di Jalan Kramat Raya No.57, Kramat, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (4/5).

Banner Iklan Swamedium

Hadir dalam kunjungan itu, Ketua GNPF MUI KH Bachtiar Nasir (UBN), Wakil Ketua GNPF MUI KH Zaitun Rasmin, Habib Muhsin, Tim Advokat dan Kuasa Hukum GNPF MUI. Hadir pula ulama seperti Prof. KH Didin Hafidhuddin. Kunjungan Tim GNPF MUI ini diterima langsung oleh Ketua Komisi Yudisial Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum.

Dalam pertemuan tersebut GNPF MUI meminta kepada KY agar hukum tidak diintervensi oleh kekuasaan dan berjalan sesuai aturan yang berlaku. GNPF MUI berharap proses peradilan bisa dijalankan seadil-adilnya.

“Di Komisi Yudisial kami sudah ketemu langsung dengan ketuanya. Ketua Komisi Yudisial sangat mengapresiasi GNPF yang membudayakan hukum dan tidak melakukan anarkisme,” kata UBN seperti dilansir belaquran.com.

GNPF juga meminta agar KY benar-benar turut memantau proses peradilan pada tanggal 9 terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Sementara kuasa hukum GNPF-MUI Kapitra Ampera mengungkapkan bahwa kunjungan ini juga untuk mendorong KY untuk selalu mengawasi proses peradilan yang sedang berjalan.

“Kami mendorong Komisi Yudisial untuk terus mengawasi proses peradilan yang full dimension dengan adanya dugaan intervensi,” ungkapnya.

Menurut Kapitra, fakta di peradilan jelas bahwa semua saksi menyatakan kasus ini adalah penodaan agama, bukan penodaan golongan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak melihat fakta peradilan sama sekali,” tegasnya.

Kapitra kembali menjelaskan, bahwa GNPF MUI dalam hal ini mempersoalkan dua hal. Yang pertama adalah dasar dakwaan JPU yang seharusnya didasarkan pada Pasal 156a KUHP namun JPU hanya mendakwa dengan Pasal 156. Yang kedua, tuntutan JPU yang dinilai tidak sesuai dengan rasa keadilan.

Perlu diketahui, Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Sedangkan mengenai Aksi Simpatik 55 yang rencananya digelar pada Jum’at (5/5) UBN menyebut aksi tersebut adalah aksi munajat atau doa bersama, dan tidak ada unsur politik.

“Aksi Simpatik 55 adalah sebuah aksi munajat kepada Allah subhanahu wa taala agar Allah memberi kekuatan kepada para penegak hukum dalam menegakkan hukum seadil-adilnya,” kata dia.

“Yang kami lakukan adalah datang ke masjid untuk berdoa agar bangsa ini diselamatkan dari ketidakadilan. Bukan untuk mengintervensi penegakan hukum. Sisanya kita tawakkal kepada Allah,” imbuhnya.

Pria yang lebih senang dikenal sebagai guru ngaji ini juga mengapresiasi aparat yang tidak melakukan pelarangan. Beliau berharap aparat ikut mengamankan aksi agar aksi berjalan dengan aman dan tertib.

UBN juga mengingatkan kepada seluruh peserta agar berkomitmen melaksanakan aksi dengan bersih, tertib, aman, dan damai,

“Jangan ada yang terprovokasi. Apapun keadaannya kita harus tetap damai,” pungkasnya. (*/ls)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita