Jumat, 23 April 2021

Polemik Pelarangan Cantrang, Begini Penjelasan Menteri KKP

Polemik Pelarangan Cantrang, Begini Penjelasan Menteri KKP

Foto: Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti saat memberikan keterangan kepada awak media. (Joko/swamedium)

Jakarta, Swamedium.com — Polemik pelarangan alat penangkapan ikan (API) cantrang yang masuk dalam kelompok pukat tarik berkapal (boat or vessel seines) masih terus saja terjadi. Sejak resmi diberlakukan pelarangan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2015, atau sekitar dua tahun lalu, polemik tersebut semakin meruncing.

Banner Iklan Swamedium

Pelarangan tersebut resmi berlaku setelah KKP menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan (KP) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan API Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik.

Saat resmi diberlakukan, semua nelayan yang menggunakan cantrang langsung menyatakan penolakannya. Tidak hanya melalui aksi unjuk rasa, penolakan nelayan dan pengusaha perikanan juga dilakukan dengan mendatangi Ombudsman RI. Mereka mengeluhkan pelarangan tersebut.

Saat itu, Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai langsung merespon keluhan tersebut dengan mengeluarkan rekomendasi kepada KKP. Dalam rekomendasi tersebut, KKP diminta untuk melaksanakan masa transisi peralihan dari cantrang ke API yang baru yang memenuhi kriteria ramah lingkungan seperti disyaratkan KKP.

Setelah keluar rekomendasi dari Ombusdman RI, KKP langsung meresponnya dengan menunda pelarangan Cantrang dan memberikan waktu transisi peralihan terhitung sejak 2015 dan berakhir pada Desember 2016. Dengan demikian, selama masa transisi, cantrang tetap bisa digunakan sebagai API.

Namun, polemik kemudian muncul lagi, saat KKP mengakhiri masa transisi pada 31 Desember 2016 dan mulai memberlakukan Permen No 2/2015. Otomatis, para nelayan dan pengusaha perikanan yang menggunakan Cantrang harus segera menggantinya.

“Kebijakan pelarangan penggunaan cantrang kan sudah ada aturannya sejak tahun 2009 lalu,” ucap Menteri KKP Susi Pujiastuti kepada wartawan yang hadir di jumpa pers di Gedung Mina Bahari IV, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Kamis (4/5).

Ia menambahkan bahwa ada banyak cara untuk para nelayan tradisional yang ingin menangkap ikan agar hasil tangkapannya lebih banyak.

“Saya memastikan bahwa akan ada banyak ikan yang ditangkap dengan menggunakan alat lain dan kebutuhan para nelayan terkait alat tangkap ikan. Kami akan layani lewat fasilitas yang akan kami berikan, ” terang Menteri yang bergaya eksentrik ini.

Susi juga menyebutkan bahwa keinginan pemerintah dalam hal ini Kementerian KKP yang dipimpinnya ingin mengakomodir kelompok-kelompok nelayan agar dapat menghasilkan tangkapan ikan yang lebih banyak.

“Sekarang kita fokus, kemudian kita semua bekerja sama agar para nelayan makin banyak pendapatannya,” tutupnya. (Jok)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita