Rabu, 21 April 2021

Inilah Hasil Pertemuan Delegasi GNPF MUI dengan Mahkamah Agung RI

Inilah Hasil Pertemuan Delegasi GNPF MUI dengan Mahkamah Agung RI

Foto: Peserta Aksi Simpatik 55 memadati Masjid Istiqlal, Jumat (5/5). (AYD/jurnalis warga swamedium)

Jakarta, Swamediumcom — Proses perundingan antara delegasi GNPF MUI dengan Mahkamah Agung (MA) RI telah selesai dengan beberapa hasil. Hasil tersebut berupa jaminan dari MA kepada GNPF MUI yang ditujukan kepada Majelis Hakim dalam kasus penodaan Agama.

Banner Iklan Swamedium

“Kami mengalami kejanggalan dalam pelaksanaan hukum terhadap kasus penodaan Agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dimana terdapat permainan yang tidak lazim oleh beberapa oknum melalui pejabat hukum. Hal tersebut dapat menghancurkan sebuah bangsa.” jelas Prof. Dr. Didin Hafiduddin dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Mahkamah Agung Ruang Panitera Bp Made Rawa Aryawan, SH.M.Hum, Jumat (5/5) seperti dilansir belaquran.com.

Kuasa Hukum GNPF MUI Dr. Kapitra Ampera menjelaskan, bahwa dalam persidangan pembacaan vonis pada Selasa 9 Mei 2017 pekan depan harus terwujud independensi hukum dari Majelis Hakim pada kasus penodaan Agama, termasuk terhadap intervensi oleh dirinya sendiri.

Beberapa jaminan yang diberikan oleh Mahkamah Agung terhadap delegasi GNPF MUI, diantaranya :

  1. MA menjamin bahwa Majelis Hakim tidak akan mendapat intervensi hukum termasuk dari dirinya sendiri. Apabila telah dilanggar, maka ybs harus mengundurkan dari kasus tersebut.
  2. MA menjamin bahwa Majelis Hakim akan memutus perkara atas fakta-fakta dalam persidangan.

Di awal pertemuan, Panitera MA, Made Rawa Aryawan, SH.M.Hum, mengatakan:

“Kami atas nama Ketua MA menerima perwakilan massa karena sudah ditunjuk oleh Kepala MA dan akan dicatat dan dilaporkan kepada Ketua MA, yang diharapkan MA adalah milik kita bersama dan menjaga situasi yang kondusif dan damai serta tertib dalam menyampaikan aspirasi dengan waktu yang ditentukan karena kita ini diberikan moral dan etika yang harus dijunjung tinggi.”

Usai menerima masukan dari Delegasi GNPF MUI, Made Rawa Aryawan menyampaikan bahwa seluruh aspirasi adalah inti permasalahan yang berdasarkan undang-undang dan Ketua MA berjanji tidak akan ada intervensi yang akan dilakukan oleh pimpinan Pemerintah.

“Hakim tidak boleh diintervensi serta didesak walapun dilakukan oleh dirinya sendiri. Ketua MA menjamin serta Mahkamah Agung harus terus dikontrol agar berjalan dengan baik,” ujar Made Rawa.

“Kami atas nama MA, ini akan kami catat dan kami akan sampaikan karena ini akan mendukung hal-hal yang dibutuhkan pengadilan. Nilai utama keadilan, adat istiadat serta agama akan dijunjung tinggi oleh MA. Kami meminta maaf bila ada kekurangan dalam menerima perwakilan,” imbuhnya.

Dalam pertemuan tersebut, delegasi GNPF MUI yang hadir adalah; Prof. Dr. Didin Hafiduddin, Dr. Kapitra Ampera, Nasrulloh Nasution SH., MKn., KH. Shobri Lubis, Ahmad Doli Kurniawan, S.Si., MT., DR. Ahmad Luthfi Fathullah MA, Muhammad Luthfie Hakim SH., MH., Heri Aryanto, SH., MH., K. H. Nazar Haris MBA, Ustadz Bobby Herwibowo Lc. dan Habib Muhammad al Jufri.

Sedangkan dari pihak Mahkamah Agung RI diwakili oleh Ketua Muda Pengawasan MA Sunarto, Panitera MA Made Rawa Aryawan, SH.M.Hum, Panitera Muda Pidana MA Suharto SH.MH, Sekretaris MA Pujo Harsono SH.MH, dan Kabiro Humas MA Ridwan Mansyur. (ls)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita