Senin, 29 November 2021

Tegakkan GCG, Menteri BUMN Copot Dirut Askrindo Budi Tjahjono

Tegakkan GCG, Menteri BUMN Copot Dirut Askrindo Budi Tjahjono

Jakarta, Swamedium.com – Jika konsisten menerapkan Good Corporate Governance dalam pengelolaan negara, sudah sepantasnya pejabat yang telah ditetapkan sebagai tersangka dicopot dari jabatannya. Langkah konsisten ini dilakukan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soermarno yang resmi mencopot Direktur Utama PT Askrindo Budi Tjahjono usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Banner Iklan Swamedium

Budi Tjahjono ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang melibatkan pembayaran komisi fiktif asuransi minyak dan gas BP Migas-KKKS.

Deputi Bidang Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Gatot Trihargo menegaskan, Kementerian BUMN tidak akan menolerir setiap kegiatan melanggar hukum dalam operasional BUMN saat memberikan pelayanan kepada publik.

“Pelanggaran hukum tersebut tidak sesuai dengan rencana besar Kementerian BUMN untuk membangun BUMN sebagai agen pembangunan dan nawacita. Segala perbuatan yang menyalahgunakan jabatan mencederai mimpi BUMN dan menyimpang dari salah satu kriteria utama pimpinan BUMN yaitu memimpin dengan hati untuk rakyat Indonesia,” kata Gatot dikutip Merdeka di Jakarta, Kamis (4/5).

Gatot melanjutkan, Kementerian BUMN berkomitmen untuk menerapkan zero tolerance terhadap segala kasus korupsi dan telah memberhentikan Budi Tjahjono sebagai Direktur Utama Askrindo.Kementerian BUMN juga meminta Jasindo untuk melakulan audit investigasi lebih lanjut terhadap penutupan asuransi minyak dan gas pada BP Migas-KKKS tahun 2010-2012 dan tahun 2012-2014 yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 15 miliar.

Gatot berharap kasus ini menjadi pembelajaran kepada semua pimpinan maupun karyawan BUMN untuk selalu menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dalam menjalankan tugas.

“Selaku perusahaan milik negara, pada hakekatnya tugas yang diemban BUMN adalah amanah dari rakyat,” jelas dia.

Untuk itu, Gatot meminta seluruh Komisaris Utama dan Direktur Utama BUMN wajib menghindari perbuatan tidak terpuji dan kegiatan melanggar hukum. BUMN juga harus terus menerapkan praktik GCG secara konsisten dan berkesinambungan serta melakukan pengawasan kepada seluruh jajarannya untuk menghindari praktik pelanggaran hukum dalam menjalankan tugasnya. (*/maida)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita