Rabu, 21 April 2021

Kurikulum Tak Sesuai Kebutuhan, Lulusan SMK Paling Banyak Menganggur

Kurikulum Tak Sesuai Kebutuhan, Lulusan SMK Paling Banyak Menganggur

Jakarta, Swamedium.com – Hingga Februari 2017, ada 7,01 juta penduduk Indonesia yang menganggur dan berpotensi menjadi masalah sosial. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), lulusan Sekolah Dasar (SD) paling sedikit menganggur, sedangkan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) justru yang paling banyak menjadi pegangguran.

Banner Iklan Swamedium

BPS mengungkapkan, dari kelompok pendidikan yang menyumbangkan angka pengangguran, kelompok SD yang paling sedikit menganggur. Pengangguran lulusan SD hanya 3,54 persen dari seluruh pengangguran di Indonesia yang jumlahnya mencapai 7,01 juta orang.

Kelompok universitas menyumbang 4,98 persen pengangguran. Dan, yang tertinggi, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ternyata paling banyak menjadi pengangguran.

Sementara itu, dari seluruh pekerja baik sektor formal dan informal di Indonesia, lulusan SD menyumbang 42,23 persen atau 52,59 juta angkatan kerja. Jumlah ini jauh di atas pekerja yang berasal dari kelompok pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 22,62 juta orang atau 18,16 persen.

Kelompok pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 20,52 juta orang atau 16,48 persen. Bahkan, porsi angkatan kerja dari kelompok pendidikan universitas ‘hanya’ 11,59 juta orang atau 9,31 persen.

Kepala BPS Suhariyanto menilai, banyaknya lulusan SMK yang menganggur lantaran belum sesuainya pilihan kejuruan yang ada dengan perubahan kebutuhan pekerja saat ini. Apalagi, saat ini industri sudah mulai bergeser dari manual ke serba otomatis.

Lebih Nrimo

Sementara untuk minimnya lulusan SD yang menganggur, ia menilai lantaran kelompok ini relatif lebih “nrimo”. Artinya, lulusan SD cenderung menerima apapun pekerjaan atau peluang yang ditawarkan. Lulusan SD juga tidak terjebak dalam kesesuaian bidang pekerjaan dan pendidikan yang ditekuni.

“Lulusan SD, biasanya mau menerima apapun peluang yang ada. Ke depan SMK ini jurusannya perlu diperluas mengikuti tren baru ekonomi juga perlu dilakukan pencocokan perluasan link and match antara apa yang diajarkan di SMK dan kebutuhan dari dunia kerja saat ini,” ujar Suhariyanto.

Menurutnya, memang harus ada perbaikan kualitas tenaga kerja di Indonesia, terutama dari segi pendidikan. Hal ini, kata dia, bisa diatasi dengan program pemerintah yang sedang mendorong pendidikan vokasi atau kejuruan, di mana peserta didik diberikan modal keilmuan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri.

“Karena sangat disadari untuk pekerja lanjut usia tak mungkin lagi melalui pendidikan formal. Makanya training dan vokasi akan menjadi sebuah langkah penting untuk meningkatkan kualitas SDM kita,” kata Suhariyanto kepada Antaranews di akhir pekan ini.

BPS merilis adanya kenaikan jumlah angkatan kerja di Indonesia hingga Februari 2017. Suhariyanto menyebutkan, jumlah angkatan kerja per Februari 2017 sebanyak 131,55 juta orang. Angka ini naik sebanyak 6,11 juta orang dibanding Agustus 2016 dan naik 3,88 juta orang dibanding Februari tahun lalu.

Tak hanya itu, BPS juga menyebutkan ada 7,01 juta penduduk Indonesia yang menganggur pada Februari 2017. Menurutnya, tingkat pengangguran terbuka itu setara dengan 5,33 persen, menurun 0,17 persen dibanding Februari 2016.

“Tingkat pengangguran pada Februari 2017 ini sebesar 5,33 persen. Sedikit menurun dibanding Februari 2016, yang 5,5 persen,” ujar Suhariyanto. (maida)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita