Sabtu, 04 Desember 2021

Fahira: Semoga Pertimbangan Hakim Dwiarso Jadi Pertimbangan Sidang Buni Yani

Fahira: Semoga Pertimbangan Hakim Dwiarso Jadi Pertimbangan Sidang Buni Yani

Foto: Senator Jakarta Fahira Idris. (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara secara tegas menolak pendapat Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) serta penasihat hukumnya yang menuduh Buni Yani sebagai biang keresahan dan kegaduhan di masyarakat akibat pidato Ahok yang meyinggung Al-Quran di Kepulauan Seribu.

Banner Iklan Swamedium

Menurut Senator Jakarta Fahira Idris, pertimbangan Majelis Hakim tersebut diharapkan menjadi pertimbangan utama hakim dalam mengadili perkara Buni Yani yang akan digelar tidak lama lagi.

“Pernyataan hakim dan vonis di sidang vonis Ahok hari ini membuat sangkaan kepada Buni Yani yaitu pencemaran nama baik dan penghasutan yang berbau SARA dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun, tidak relevan lagi, namun, karena proses ini sudah berjalan, biarlah nanti hakim yang memutuskan,” tukasnya di Jakarta, Selasa (9/5).

“Saya yakin pembelaan majelis hakim kepada Buni Yani pada sidang vonis Ahok hari ini akan menjadi pertimbangan persidangan Buni Yani nanti. Mudah-mudahan Buni Yani akan bertemu dengan keadilan,” imbuhnya.

Fahira mengungkapkan, fakta lain dari persidangan hari ini yang dapat dijadikan pertimbangan kuat Majelis Hakim yang nanti akan mengadili Buni Yani adalah pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan bahwa yang menimbulkan keresahan di masyarakat bukanlah karena unggahan Buni Yani.

“Yang buat masyarakat resah itu adalah ucapan Ahok yang diunggah Pemprov DKI Jakarta ke Youtube, bukan karena unggahan Buni Yani. Jadi tuduhan Buni Yani menghasut, patah dengan sendirinya. Tuduhan mencemarkan nama baik Ahok juga terbantah, karena yang bersangkutan sudah diputuskan pengadilan bersalah karena menodai agama,” jelas Wakil Ketua Komite III DPD ini.

Sebagai informasi, saat ini Buni Yani sedang menunggu jadwal persidangan karena oleh Polisi dan Jaksa dianggap telah melanggar Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara atau denda paling banyak Rp1 miliar, lantaran telah membagi video pidato Ahok yang menyinggung Al-Maidah 51. (*/ls)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita