Rabu, 21 April 2021

Hakim Dwiarso Bernyali, 2 Kali Jatuhkan Vonis Bersalah Kepada Gubernur Aktif

Hakim Dwiarso Bernyali, 2 Kali Jatuhkan Vonis Bersalah Kepada Gubernur Aktif

Foto: Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tolak memundurkan jadwal sidang tuntutan Ahok. (antara)

Jakarta, Swamedium.com — Ketua majelis hakim kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Dwiarso Budi Santiarto menjatuhkan vonis kepada Ahok lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dengan vonis ini, berarti sudah 2 kali Dwiarso berani memvonis bersalah 2 gubernur yang masih aktif.

Banner Iklan Swamedium

Ketua majelis hakim sekaligus ketua PN Jakarta Utara Dwiarso Budi Santiarto ternyata sebelumnya pernah menangani perkara yang melibatkan gubernur aktif. Sebelum menangani kasus Ahok, Hakim Dwiarso pernah menangani kasus sengketa lahan di Jawa Tengah yang melibatkan Gubernur aktif Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Kamis 20 Agustus 2015 lalu di PN Semarang.

Dalam kasus sengketa lahan antara Pemprov Jawa Tengah dengan PT Indo Perkasa Utama (IPU), Hakim Dwiarso yang saat itu juga menjadi hakim ketua mengabulkan gugatan perdata PT IPU terhadap Ganjar Pranowo atas sengketa lahan seluas 237 hektare di Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah.

Ganjar dinyatakan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dalam penerbitan sertifikat Hak Pengolahan Lahan (HPL) di atas lahan tersebut. Saat itu PT IPU menunjuk pengacara kondang, Yusril Ihza Mahendra, sebagai kuasa hukumnya.

Hakim Dwiarso kembali berani memvonis gubernur aktif dan kali ini giliran Ahok yang “dilawan”. Vonis penjara 2 tahun dijatuhkan kepada Ahok, walaupun tuntutan JPU hanya 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun.

Dalam sidang yang dilakukan di Gedung Kementan, Jaksel, Selasa (9/5), Hakim Dwiarso mementahkan semua argumen JPU yang menuntut Ahok dengan Pasal 156 KUHP.

Hakim Dwiarso menilai, tentunya dengan mempertimbangkan keterangan sejumlah saksi dan saksi ahli, apa yang dilakukan oleh Ahok di Kepulauan Seribu merupakan penodaan agama. Hakim Dwiarso berani menggunakan pasal 156a KUHP untuk menjerat Ahok.

Menurutnya, Ahok bersalah sehingga menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun kepada Ahok dan harus ditahan. Adapun putusan itu sudah dimusyawarahkan oleh semua majelis hakim di kasus tersebut. (*/ls)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita