Sabtu, 04 Desember 2021

Pernyataan Sikap KSHUMI Tentang Pembubaran HTI

Pernyataan Sikap KSHUMI Tentang Pembubaran HTI

Foto: Salah satu unjuk rasa Hizbut Tahrir Indonesia. (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI) menyatakan sikapnya tentang pembubaran organisasi masyarakat (ormas) Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Banner Iklan Swamedium

KSHUMI berpendapat, Negara adalah entitas politik untuk menjalankan kekuasaan yang memiliki fungsi utama untuk melayani rakyat. Negara, lanjut KSHUMI, dalam menjalankan fungsi melayani rakyat telah dibekali seperangkat wewenang, berdasarkan hukum, untuk melakukan pengaturan kehidupan publik ditengah-tengah masyarakat.

“Negara dengan wewenang kekuasaan yang melekat, tidak boleh bertindak sewenang-wenang, Dzalim, serta mengabaikan hak publik atas rasa kepastian dan keadilan hukum,” kata anggota Dewan Nasional KSHUMI Miko Kamal SH.,LL.M.,Phd melalui rilis yang diterima Swamedium.com, Selasa (9/5) malam.

Pernyataan Pemerintah yang merupakan representasi negara, kata Miko, melalui Kemenpolhukam yang mengumumkan rencana pembubaran ormas HTI tanpa melalui prosedur hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada: melakukan pendekatan persuasif, memberikan surat peringatan, melakukan penghentian bantuan dana, atau sampai pada tahap pengajuan gugatan pembubaran ormas melalui institusi pengadilan, ebagaimana diatur dalam UU nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas, menunjukkan sikap Pemerintah yang secara sengaja, terbuka, terang benderang dan tidak bisa dimaknai dengan pengertian lainnya, kecuali negara jelas telah menyalahgunakan kekuasaan (abuse of power).

Oleh karenanya, KSHUMI menyatakan sikapnya sebagai berikut:

1|. Pertama, Menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang (abuse of power), baik secara langsung maupun dengan jalan menggunakan sarana hukum untuk merealisirnya, mengingat segala bentuk penyalahgunaan wewenang adalah bentuk pengingkaran terhadap konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

2|. Kedua, Menolak seluruh bentuk intervensi kekuasaan dan mendorong proses pembubaran ormas HTI dilakukan secara hukum, memperlakukan secara adil, egaliter serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum termasuk tidak menyeret negara menjauh dari konsep negara hukum (rechstaat) dan menjatuhkannya pada realitas negara kekuasaan (machtstaat).

3|. Ketiga, Mendorong Komnasham RI untuk melakukan serangkaian tindakan penyelidikan atas adanya dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Pemerintah, khususnya sikap dan tindakan Pemerintah yang tidak taat pada prosedur hukum dalam menjalankan kebijakan dan langkah pembubaran ormas serta abainya Menkopolhukam menjalankan kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan jaminan atas hak, pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang adil serta pemberian kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum. Hak ini sebagaimana diatur dalam pasal 3 Jo. Pasal 71 dan 72 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

4|. Keempat, Merekomendasikan kepada seluruh ormas dan elemen umat Islam lainnya, para cendekiawan muslim, para advokat muslim, para tokoh dan ulama, para politisi dan birokrat, serta segenap elemen umat Islam, untuk menolak cara-cara represif ala orde baru untuk membungkam daya kritis masyarakat kepada penguasa. Pembubaran ormas HTI hanya “Testing The Water”, tidak menutup kemungkinan akan terjadi pembubaran ormas lainnya dan bahkan Menkopolhukam telah memberikan sinyal terhadap rencana itu. (*/ls)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita