Sabtu, 24 April 2021

Ditjen Pajak Akan Periksa Ulang Harta WP yang Belum Ikut ‘Tax Amnesty’

Ditjen Pajak Akan Periksa Ulang Harta WP yang Belum Ikut ‘Tax Amnesty’

Jakarta, Swamedium – Berhati-hatilah bila Anda pernah mendapat pesan elektronik (sms) dari Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) yang berisi himbauan untuk mengikuti amnesti pajak. Pasalnya, Ditjen Pajak akan mengejar Wajib Pajak (WP) yang tercatat belum melaporkan hartanya dalam SPT dan tidak mengikuti amnesti pajak.

Banner Iklan Swamedium

Langkah tersebut dilakukan Ditjen Pajak sebagai bentuk tindak lanjut dari Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak, sesuai dengan pasal 18 nomor 11 tahun 2016.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan pemeriksaan kepatuhan pajak WP tidak hanya berdasarkan pada data yang dimiliki oleh Ditjen Pajak atau yang sudah punya NPWP saja, tetapi juga data dari instansi lain yang bisa memberikan informasi mengenai jumlah harta WP terkait.

Adapun jumlah WP yang masuk radar Ditjen Pajak, jumlahnya tidak diketahui persis. Namun WP yang akan dipanggil adalah irisan dari data sekitar 200 ribu WP yang pernah dikirim pemberitahuan lewat surat elektronik untuk mengikuti tax amnesty beberapa saat lalu.

“Ini termasuk yang kita kirim email blast ke para pemilik harta itu. Ini kan kita cek kembali, yang dulu ada sekitar 200 ribu wajib pajak. Kita akan cek kembali datanya semua,” katanya kepada detikFinance di Jakarta, Selasa (9/5).

Dia tidak menampik data WP yang diperiksa juga akan lebih dari jumlah tersebut karena data mengenai informasi WP yang belum mengikuti tax amnesty dan tak patuh bayar pajak juga terus datang ke Ditjen Pajak.

“Di luar itu ada juga. Data kan juga datang terus. Nanti kita lihat data-data, kita tindaklanjuti. Cek apakah sudah ada di SPT, apakah ikut tax amnesty. Datanya dari banyak instansi, ada dari mana-mana,” tutur dia.

“Tapi saya belum cek (berapa jumlah totalnya). Berapa yang sudah diperiksa dan berapa yang belum. Tapi banyaklah,” pungkasnya.

Seperti diketahui, kebijakan pengampunan pajak menjadi terobosan kebijakan yang didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Indonesia menyusul semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara.

Melalui UU Pengampunan Pajak, dijelaskan bahwa penerapannya akan diikuti dengan kebijakan lain seperti penegakan hukum yang lebih tegas dan penyempurnaan UU tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, UU tentang pajak penghasilan, sampai kebijakan strategis lainnya di bidang perpajakan dan perbankan. Dengan demikian, ketidakpatuhan WP akan tergerus di kemudian hari melalui basis data kuat yang dihasilkan oleh pelaksanaan UU ini. (maida)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita