Kamis, 15 April 2021

ICW Tolak Usulan Saksi Parpol Dibiayai Negara

Jakarta, Swamedium.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) menolak usulan tentang saksi partai politik (Parpol) agar dibiayai oleh negara dalam Rancangan Undang-undang Penyelenggaran Pemilu. Bila hal itu dilakukan dikhawatirkan bakal memboroskan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Banner Iklan Swamedium

Peneliti ICW Almas Sjafrina mengatakan, pembiayaan saksi parpol oleh negara bisa membebani APBN dan tidak efesien. Pembiayan saksi pemilu oleh negara, ungkap dia, bukan hanya memboroskan APBN, tapi juga bisa membawa masalah baru bagi parpol.

“Ini akan menimbulkan masalah,” katanya dalam diskusi soal RUU Pemilu di Kantor ICW, Jakarta seperti dikutip Okezone, Kamis (11/5/2017).

Terkait masalah itu, ICW minta DPR menjelaskan secara rinci ke publik soal usulan saksi parpol dibiayai APBN dalam RUU Pemilu.

“DPR tidak menjelaskan secara detil mengenai dana saksi yang dari APBN, apakah ini rancangan serius atau tidak,” ungkapnya.

Sementara Peneliti Indonesia Budget Center, Roy Salam menolak adanya usulan pembiayaan saksi parpol dari APBN karena akan membebani anggaran dan tidak efisien.

“Ini sangat bertolak dengan sistem yang ingin membangun demokrasi. Selain itu, potensi penyimpangan sangat tinggi,” ujar dia.

Menurut Roy, parpol seharusnya menyiapkan saksi pemilu lewat kaderisasi.

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita