Sabtu, 24 April 2021

JIMI: Tak Ada Hak bagi PBB dan Eropa Campuri Hukum Indonesia

JIMI: Tak Ada Hak bagi PBB dan Eropa Campuri Hukum Indonesia

Banda Aceh, Swamedium.com — Vonis sudah ditetapkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada terpidana penistaan agama Ahok. Untuk itu, Jaringan Intelektual Muda Islam (JIMI) meminta semua pihak taat hukum.

Banner Iklan Swamedium

“Silahkan melakukan banding sebagai hak konstitusional akan tetapi jangan ada lagi intervensi terhadap hukum,” kata Kepala Bidang Hukum Syariah JIMMI Muammar, melalui rilis yang diterima Swamedium.com, Kamis (11/5) malam.

JIMI juga meminta kepada Asing baik personal maupun secara kenegaraan agar tidak ikut campur terkait vonis Ahok.
Setiap negara memiliki mekanisme sendiri, tidak ada hak bagi Eropa maupun PBB untuk mencampuri proses hukum di Indonesia.

“Harusnya mereka paham bahwa vonis Ahok sudah sesuai dengan peradilan di Indonesia. Kasus Ahok juga tidak ada indikasi pelanggaran HAM sebagaimana kasus yang dituduhkan kepada Sri Bintang Pamungkas dan Ratna Sarumpaet yang sampai kini tidak terbukti,” tegasnya.

Muammar juga mempertanyakan, jika memang peduli pada HAM, mereka harusnya fokus pada kasus di timur tengah, Rohingya ataupun belahan dunia lainnya.

“Indonesia negara berdaulat yang diakui keberadaannya. Karenanya JIMI mengimbau Ummat Islam bersatu untuk mengawal proses hukum Ahok dan menolak intervensi Asing terhadap hukum Indonesia,” pungkasnya. (*/ls)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita