Sabtu, 24 April 2021

GEPRINDO: Indonesia Salah Kelola SDA

GEPRINDO: Indonesia Salah Kelola SDA

Foto: Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) Bastian P Simanjuntak. (Dipo/swamedium)

Jakarta, Swamedium.com — Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) menilai Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia selama ini salah kelola sehingga tidak memberi manfaat signifikan bagi kesejahteraan rakyat.

Banner Iklan Swamedium

“Indonesia memiliki SDA yang luar biasa akan tetapi angka kesejahteraan belum sebanding dengan eksploitasi SDA,” ujar Presiden GEPRINDO Bastian P Simanjuntak dalam rilisnya, Sabtu (13/5).

Menurutnya, selama ini hanya segelintir orang terutama korporasi Asing yang menikmati Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia.

“Pemerintah sebagai pengambil kebijakan bahkan hanya mendapatkan pajak dari SDA Indonesia padahal harusnya pemerintah memiliki otoritas lebih,” ungkap Bastian.

GEPRINDO menilai pemerintah cenderung kalah dari korporasi Asing, regulasi diserahkan pada pasar atau sesuai keinginan pasar.

“Investasi sukses bila investor Asing beramai-ramai menanamkan modal di Indonesia sementara apakah dampaknya akan menindas pengusaha pribumi tidak pernah dipikirkan,” tandasnya.

Oleh karenanya, lanjut Bastian, Pemerintah harusnya menjadi pemain utama dalam pengelolaan SDA bukan subplayer sehingga swasta dalam hal ini korporat Asing tidak seenaknya mengatur pemerintah.

“Konstitusi kita sangat jelas mengatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat 3),” jelasnya.

Pengelolaan SDA, kata Bastian, harus disesuaikan dengan UUD 45 pasal 33 sehingga apa yang menjadi hak warga negara terpenuhi.

“Salah satu hak warga negara yang masih dilanggar berdasarkan UUD 45 ialah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 27 ayat 2),” tegasnya.

Dampak pengelolaan yang salah tersebut masih bisa kita rasakan hingga hari ini. Dampak tersebut bukan hanya dirasakan rakyat secara umum akan tetapi para pengusaha pribumi juga mengalami hal yang sama.

“Anehnya hal tersebut tidak dirasakan pengusaha Asing yang selalu mendapat fasilitas khusus dari pemerintah,” tutur Bastian.

Terkait hal tersebut, GEPRINDO mendesak pemerintah untuk serius dalam mengelola SDA Indonesia.

“GEPRINDO mengharapkan pemerintah dapat memaksimalkan BUMN dan pengusaha pribumi sehingga dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh pribumi pula,” ujarnya.

Bastian mengatakan, selama ini regulasi pengelolaan SDA kita membuka ruang bagi negara luar maupun pihak Asing untuk mendapatkan SDA kita dengan mudah tanpa manfaat bagi pribumi.

“Pemilik SDA nya pribumi akan tetapi penikmatnya Asing, ini hal sangat aneh serta tidak terjadi di negara yang cerdas,” tandasnya.

“Kami menilai bila pemerintah mau memaksimalkan BUMN dan pengusaha pribumi dibarengi regulasi yang sesuai konstitusi, maka kedepannya pribumi dapat menjadi tuan rumah dinegerinya sendiri,” tutupnya. (ls)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita