Selasa, 20 April 2021

Pemerintah Tak Mau Lagi Didikte Investor

Pemerintah Tak Mau Lagi Didikte Investor

Luhut tegaskan tidak ada penolakan soal divestasi 51% saham Freeport. (*)

Jakarta, Swamedium.com – Tak mau didikte oleh investor, Pemerintah akan menata seluruh penawaran investasi yang diterimanya agar terwujud kerja sama yang menguntungkan kedua belah pihak dan investor tidak berlaku seenaknya.

Banner Iklan Swamedium

“Yang penting sekarang bagaimana investasi itu kita tata, jangan sampai orang yang dikte kita. Nah itu yang kita tidak mau. Itu harus kita lihat, supaya yang masuk itu harus saling menguntungkan. Yang investasi untung, kita juga untung dan rakyat Indonesia menikmati,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan di Beijing seperti dikutip republika.co.id, Sabtu (13/5).

Luhut dan beberapa menteri Kabinet Kerja berada di Beijing untuk mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri KTT Belt and Road Forum for International Cooperation di Beijing, pada 14-15 Mei. Menurut Luhut, target investasi yang bisa diraih Indonesia dari BRF senilai 40 miliar dollar AS.

Kendati demikian, pemerintah Indonesia akan mengkaji tawaran dana dari investor untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Secara umum, Indonesia akan mengajukan kerja sama yang setara dan saling menguntungkan dalam forum tersebut.

“Misalnya kita tidak mau seperti di Afrika akhirnya semua pegawainya dari mereka (Cina) dan pastilah itu satu ‘term’ yang penting. Tapi jika tenaga ahlinya mereka harus ada yang kesana (proyek pembangunan), ya masuk akal. Sampai pada tataran tertentu nanti setelah itu transfer teknologi ke kita dan pasti itu jadi persyaratan kita,” katanya.

Menurut Luhut, Indonesia menekankan kerja sama di bidang infrastruktur di beberapa lokasi Manado-Bitung (Sulawesi Utara), Tanjung Kuala-Parapat (Sumatra Utara) serta pembangunan PLTA di Kalimantan Utara. Strategi pembangunan koridor transportasi dan logistik baik jalur darat, laut maupun udara di kawasan tersebut akan ditawarkan kepada Tiongkok melalui skema Jalur Sutera Baru.

“Jadi strategi kita pembangunan yang berkesinambungan dan berkeseimbangan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Jadi kita coba tawarkan ke Cina untuk bisa jadi satu bagian pembangunan yang berkelanjutan dan seimbang,” kata Luhut.

Sebelumnya, Indonesia dan China sepakat membangun lagi Jalur Sutera Abad 21. Ini merupakan jalur perdagangan yang sangat terkenal pada abad 19. Kesepakatan itu merupakan hasil pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden China Xi Jinping dan bagian dari upaya Jokowi dalam mempromosikan Poros Maritim.

Dari hasil pertemuan bilateral pada Maret 2015 tersebut, kedua delegasi pemerintahan itu dituangkan dalam Pernyataan Bersama Kemitraan Strategis Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan Pemerintah RRT (Republik Rakyat Tiongkok/China). (maida)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita