Kamis, 22 April 2021

GEPRINDO: Berhentikan Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

GEPRINDO: Berhentikan Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Foto: Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) Bastian P Simanjuntak. (Dipo/swamedium)

Jakarta, Swamedium.com — Berdasarkan temuan Ombudsman ada sekitar 222 komisaris BUMN yang rangkap jabatan, hal itu jelas tidak tidak efektif dan efisien sehingga Menteri BUMN harus bertindak tegas.

Banner Iklan Swamedium

Melalui rilisnya yang diterima Swamedium.com, Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) mendesak Rini Soemarno dapat segera mengganti Komisaris yang rangkap jabatan demi maksimalnya BUMN kita.

“Kami menilai masih banyak SDM kita yang mampu ditempatkan sehingga tidak terjadi rangkap seperti sekarang ini. Rangkap jabatan membuat fokus komisaris BUMN tidak jelas, kinerjanya pasti terganggu sehingga dampaknya banyak BUMN kita yang mengalami kerugian,” ujar Presiden GEPRINDO bastian P Simanjuntak, Senin (15/5).

Ia mengatakan, pihaknya siap memberi masukan sekaligus mengirimkan SDM pribumi yang mampu dan cakap untuk mengisi posisi komisaris BUMN yang saat ini rangkap jabatan.

Menurut Bastian, BUMN memiliki peran vital dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat sehingga harus diurus oleh mereka yang serius dan fokus. Ia menambahkan, BUMN jangan hanya dijadikan penghasilan tambahan bagi komisaris-komisaris yang rangkap jabatan.

“BUMN ini milik rakyat sehingga harus mampu menyejahterakan rakyat bukan memperkaya para komisaris,” tandasnya.

Selanjutnya, kata Bastian, GEPRINDO mendesak diadakanny proses fit dan proper test bagi calon komisaris sehingga dapat diketahui misi dan visinya.

“Hal itu perlu dilakukan agar komisaris BUMN diisi pribumi yang cakap dalam mengurus BUMN,” ujarnya.

Bastian juga mengatakan, BUMN idealnya menjadi penunjang ekonomi negara bukan menjadi sumber hutang negara, bahkan saat ini BUMN telah menjadi salah satu ladang korupsi.

“Bila Rini Soemarno tidak memecat komisaris rangkap jabatan, sebaiknya mundur saja dari jabatan Menteri BUMN,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, pada awal Mei 2017 Ombudsman RI merilis temuan bahwa ratusan komisaris BUMN merangkap jabatan sebagai pelaksana pelayanan publik.

“Ombudsman melakukan penelusuran sementara dan mendapatkan di BUMN atau badan sejenis masih terjadi rangkap jabatan sebagaimana dimaksud. Dari 144 unit yang dipantau, ditemukan 541 komisaris yang 222 atau 41 persen merangkap jabatan sebagai pelaksana pelayanan publik,” kata anggota Ombudsman RI Bidang Ekonomi II Ahmad Alamsyah Saragih di Jakarta, Kamis (4/5) lalu seperti dikutip Antara.

Data itu, kata dia, belum termasuk BUMD karena banyak pemerintah daerah menempatkan Sekretaris Daerah sebagai komisaris BUMD.

“Di beberapa daerah masih ada yang menempatkan Kepala Dinas sebagai Komisaris di BUMD. Temuan sementara ini masih dalam tahap verifikasi dan konfirmasi oleh Ombudsman RI,” kata Ahmad.

Berdasarkan tinjauan normatif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, kata Ahmad, pelaksana pelayanan publik dilarang merangkap jabatan Komisaris pada BUMN/D di mana larangan tersebut diatur pada Pasal 17 Undang-Undang Pelayanan Publik. (*/ls)

(ls)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita