Selasa, 20 April 2021

Gugatan Keterbukaan Informasi Reklamasi Ditolak, KSTJ Akan Ajukan Banding

Gugatan Keterbukaan Informasi Reklamasi Ditolak, KSTJ Akan Ajukan Banding

Foto: Salah satu aksi menolak reklamasi teluk Jakarta. (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Menanggapi putusan Majelis Komisi Informasi Publik Pusat (KIP), Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) berencana mengajukan banding. Sebab terjadi dissenting opinion, ketua majelis komisioner Evy Trisulo menilai gugatan yang dilakukan KSTJ harus dikabulkan, serta Kemenko Bidang Kemaritiman wajib memenuhinya.

Banner Iklan Swamedium

Ketua Pengembangan Hukum dan Pengembangan Nelayan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), yang merupakan salah satu anggota KSTJ, Marthin Hadiwinata mengatakan, koalisi akan mempelajari dulu salinan putusan majelis komisioner soal gugatan tersebut. Kemudian, kata dia, koalisi akan mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Baca Juga: KIP Tolak Gugatan Sengketa Informasi Reklamasi Teluk Jakarta

“Kami kecewa terhadap keputusan ini. Kekecewaan ini karena apa yang kami inginkan, kami mohonkan informasinya adalah informasi yang menjadi dasar bagi pemerintah melakukan rekomendasi tersebut,” kata Marthin usai persidangan KIP, Senin (15/5).

Martin mengatakan kajian yang disengketakan itu merupakan dokumen yang menjadi dasar kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan publik berhak mengetahuinya.

Marthin berkata, koalisi akan menunggu salinan putusan tersebut, sebelum akhirnya mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Sebelumnya KSTJ telah diberikan rekomendasi dalam bentuk powerpoint, tetapi yang mereka menginginkan apa dasar kebijakannya dan dasar bagaimana data tersebut muncul.

“Itu pun dissenting opinion,” katanya.

Dia melanjutkan akan ada beberapa argumen tambahan dalam banding tersebut, misalnya materi dissenting opinion yang diajukan ketua majelis Evy Trisulo. Pasalnya, Evy menilai, Kemenko Kemaritiman sebagai badan publik wajib memberikan data setiap saat untuk umum. Informasi itu terdiri dalam banyak hal, misalnya informasi soal peraturan kebijakan yang terdiri dari dari dokumen pendukung, masukan berbagai pihak, serta risalah rapat. (Ima)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita