Kamis, 15 April 2021

Dukung Transparansi dan Efisiensi, Pemkot Yogyakarta Siap Terapkan Transaksi Nontunai

Dukung Transparansi dan Efisiensi, Pemkot Yogyakarta Siap Terapkan Transaksi Nontunai

Jakarta, Swamedium.com – Banyak daerah yang mulai menerapkan transaksi nontunai dalam pengelolaan anggarannya. Menyusul daerah lain, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta juga telah mengeluarkan surat edaran terkait kebijakan untuk menerapkan transaksi nontunai pada setiap pengeluaran dengan nilai transaksi lebih Rp5 juta. Transaksi nontunai itu akan dilaksanakan secara bertahap mulai semester dua tahun ini.

Banner Iklan Swamedium

Implementasi transaksi nontunai pada pemerintah kabupaten/kota diatur dalam Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ yang menyatakan bahwa pelaksanaan transaksi nontunai pada pemerintah daerah dilakukan paling lambat 1 Januari 2018 meliputi seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran.

Di dalam surat edaran tersebut juga dinyatakan bahwa penerapan transaksi nontunai dapat dilakukan secara bertahap dengan membatasi penggunaan uang tunai dalam transaksi penerimaan atau pengeluaran.

Pjs. Walikota Yogyakarta Sulistyo mengatakan transaksi nontunai menjadi jawaban untuk kebutuhan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di daerah.

“Untuk tahap awal ini, kami akan memulainya dengan melakukan transaksi nontunai untuk pengeluaran lebih dari Rp5 juta,” kata Sulistiyo pada acara sosialisasi transaksi nontunai di Yogyakarta seperti dikutip Antara, Selasa (16/5).

Menurut dia, Pemerintah Kota Yogyakarta akan terus memperluas cakupan atau penerapan transaksi nontunai tahun depan dengan dukungan dari perbankan yang ada di Kota Yogyakarta, khususnya bank lokal.

Punya Keunggulan

Sulistiyo menjelaskan, transaksi nontunai memiliki keunggulan dibanding transaksi tunai yang dilakukan secara konvensional, di antaranya proses dapat dilakukan dengan lebih cepat.

“Jika proses transaksi bisa dilakukan lebih cepat, maka akan berpengaruh pada perputaran ekonomi di masyarakat. Transaksi pun dapat dilakukan lebih efisien,” kata Sulistiyo.

Transaksi nontunai dapat dilakukan dengan penggunakan alat pembayaran menggunakan kartu, cek, bilyet, giro, dan uang elektronik atau sejenisnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Kadri Renggono mengatakan, penerapan transaksi nontunai pada semester dua 2017 dapat diawali dengan pembayaran honorarium pegawai.

“Yang paling mudah dilakukan adalah untuk pembayaran honorarium pegawai. Tentunya, kami juga membutuhkan dukungan dari bank, misalnya saja BPD DIY dan Bank Jogja,” katanya.

Ia menyebut, Bagian Pengendalian Pembangunan Kota Yogyakarta sebenarnya sudah mengawali pembayaran honorarium secara nontunai sejak tahun lalu dan hasilnya cukup bagus.

Jntuk tahun 2018, penerimaan tranksaksi nontunai akan diawali dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta yaitu penerimaan retribusi pasar tradisional secara nontunai.

“Nanti akan kami kembangkan ke pembayaran lainnya. Misalnya saja untuk anggaran pembelian bahan bakar minyak kendaraan dinas,” katanya.

Dalam penerapan transaksi nontunai, Pemerintah Kota Yogyakarta menjadikan Pemerintah DKI Jakarta sebagai contoh. Sejumlah efisiensi yang dapat dilakukan Pemerintah DKI Jakarta karena menerapkan transaksi nontunai di antaranya biaya perawatan kendaraan dinas pada 2016 tercatat sebanyak Rp55 miliar atau berkurang jauh dibanding 2014 sebesar Rp125 miliar.

Begitu pula dengan anggaran jamuan makanan dari Rp570 miliar pada 2014 berkurang menjadi Rp394 miliar pada 2016 dan anggaran bahan bakar minyak turun dari Rp238 miliar pada 2014 menjadi Rp187 miliar pada 2016.

“Ada beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan. Namun, kami akan tetap mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan kondisi di Kota Yogyakarta,” kata Kadri. (maida)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita