Kamis, 15 April 2021

Hati-Hati, Lalai Bayar Pajak Bisa Masuk Penjara

Hati-Hati, Lalai Bayar Pajak Bisa Masuk Penjara

Foto: Ilustrasi pemilik rekning bank dengan saldi diatas Rp1 miliar akan disasar Dirjen Pajak

Jakarta, Swamedium.com – Tokoh gangster fenomenal dalam sejarah kriminalitas di Amerika Serikat, Al Capone bisa dijebloskan ke penjara bukan oleh kasus pembunuhan, tapi karena lalai bayar pajak. Kasus kejahatan pidananya sulit diungkap, tetapi ada cara lain untuk menyeretnya ke jalur hukum, yaitu melalui kasus pajak.

Banner Iklan Swamedium

Kasus serupa juga banyak menimpa para politisi di dunia. Tak dimungkiri, pajak bila diaplikasikan dengan sungguh-sungguh bisa menjadi instrumen pengungkapan beragam kasus kejahatan kerah putih (white collar crime), seperti tindak pencucian uang, korupsi atau bisnis ilegal lainnya.

Di Indonesia, pasca program pengampunan pajak atau tax amnesty berakhir, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) juga gencar melakukan pemeriksaan dan penindakan terhadap wajib pajak (WP) yang tidak taat. Saat ini, ada uang Rp45 triliun yang dibidik masuk ke penerimaan negara.

Bahkan, pemerintah mengancam akan memasukkan ke penjara kepada para penunggak pajak yang tidak mau memenuhi kewajibannya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah memberikan restu kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan untuk mendapatkan kerahasiaan data WP melalui informasi langsung dari lembaga keuangan, seperti perbankan, asuransi, pasar modal dan entitas sejenis.

Menurut Jokowi, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 adalah bentuk komitmen Indonesia atas kesepakatan Internasional. Ini pun sudah disampaikan berkali-kali.

“Itu kan sudah kita sampaikan berkali-kali saat kita melakukan sosialisasi mengenai tax amnesty. Bahwa nantinya tahun 2018, di seluruh dunia, semua negara akan membuka diri terhadap informasi perbankan. Perppu ini adalah menindaklanjuti itu, karena itu juga ditunggu komitmen kita mengenai ikut tidaknya kita di dalam AEoI,” kata Jokowi, seperti dikutip detik.com, Rabu (17/5).

Tidak Perlu Kaget

Jokowi meminta masyarakat tidak perlu kaget atas pemberlakuan aturan tersebut. Seharusnya, kata Jokowi, masyarakat dengan pajak yang tidak benar mengikuti program pengampunan pajak.

Dia memastikan pelaksanaannya nanti akan sesuai dengan prosedur. Terutama dalam pengelolaan data nasabah. “Bahwa itu nanti akan dipakai untuk kepentingan yang memang diperlukan. ada batasan-batasan, ada aturan-aturan yang harus diikuti,” terang Jokowi.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan akan segera diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Selanjutnya Perppu akan dibahas dengan komisi terkait, hingga kemudian DPR dapat menyetujui menjadi UU atau menolaknya sehingga aturan ini batal demi hukum.

Pramono menuturkan, Perppu sebenarnya sudah disosialisasikan sejak lama. Bahkan sebelumnya dilangsungkannya program pengampunan pajak atau tax amnesty. Sehingga tidak perlu lagi harus melakukan lobi kepada DPR.

“Ya yang jelas bahwa kami meyakini karena ini baik bagi bangsa, baik bagi dunia usaha, pasti seharusnya semua orang mendukung,” jelasnya.

Menurut Pramono, tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan. Kecuali jika memang selama ini banyak kewajiban pajak yang dilanggar.

“Yang tidak mendukung mungkin ketakutan terlalu banyak disimpan-simpan. Kalau yang ingin keterbukaan, transparansi yang tidak bisa dihindarkan, ya sudah sekarang harus dibuka,” tandasnya. (maida)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita