Sabtu, 24 April 2021

Pasca Pengosongan Rumah oleh TNI, Warga KPAD Jatiwaringin Adakan Rapat

Pasca Pengosongan Rumah oleh TNI, Warga KPAD Jatiwaringin Adakan Rapat

Jakarta, Swamedium.com — Pasca pengosongan 10 rumah, Kamis(18/5) pagi tadi, warga KPAD Jatiwaringin, Kalimalang, Jakarta Timur berkumpul di SMPN 109 untuk membahas kejadian siang tadi. Terlihat sudah banyak warga yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Banner Iklan Swamedium

Mayjen Purnawirawan Achdari memberikan masukan kepada para peserta pertemuan malam ini. Ia menjelaskan tentang standar operasi aparat dalam melakukan pengosongan rumah.

“Bahwa sebetulnya penggusuran ini sudah direncanakan secara matang, sehingga mereka bergerak sangat sistemik dan strategis,” ungkap Achdarie.

Ia menambahkan, bahwa di Kodam itu mempunyai orang-orang hebat dalam bidang hukum dan strategi, dirinya berharap agar warga dapat kompak menyikapi hal ini.

Sementara itu menurut Harun, salah satu warga yang rumahnya menjadi target pengosongan, awalnya hanya 3 rumah yang dikosongkan, sedangkan 7 rumah lainnya tidak, kemungkinan alasannya adalah pertimbangan kemanusiaan, karena 7 rumah tersebut masih memiliki anak sekolah.

“Perwakilan penghuni 7 rumah tersebut diminta untuk menandatangani surat perjanjian agar Agustus 2017 harus sudah kosongkan rumahnya,” ungkap Harun.

Foto: SMPN 109 Jatiwaringin tempat berlangsungnya rapat warga KPAD Jatiwaringin. (Rio/swamedium)

Salah seorang warga lainnya, Rudi, yang berprofesi sebagai pengacara menjelaskan, bahwa permasalahan tanah ini adalah masalah nasional yang hanya bisa diselesaikan di tingkat nasional.

“Bahwa sebetulnya semua menteri terkait sudah disurati oleh tim Badan Musyawarah Warga RW 06. Persoalan ini hanya bisa diselesaikan oleh Presiden,” ujarnya.

Rudi yang mengaku sudah 36 tahun menjalani profesi pengacara itu mengatakan, bahwa sebenarnya ia sudah mengerti masalah ini, namun sulit mencari jalan keluarnya.
Rudi menambahkan, ia sudah memiliki rencana untuk melakukan audiensi kepada pihak-pihak terkait.

Rudi juga mengatakan bahwa KPAD Jatiwaringin adalah non APBN, maka dipertanyakan darimana TNI AD bisa memiliki tanah di KPAD Jatiwaringin.

Beliau juga mengaku memiliki data detail atas kepemilikan tanah di KPAD Jatiwaringin, sehingga dia tetap bersikukuh untuk dapat maju memperjuangkan keinginan warga.

Teddy warga lainnya mengatakan, bahwa nilai tanah yang diperjuangkan 16.5Ha, dengan harga 10 juta per meter, sedangkan sumbangan yang dikumpulkan warga hanya 1.2 juta. Sarannya lebih baik uang sumbangan digunakan untuk hal lain. Beliau mengajak semua warga untuk dapat kompak menghadapi hal ini.

Sementara, Mulyono salah satu korban pemukulan mengatakan bahwa pihak RW tidak bisa melakukan apa-apa ketika ada korban dari warga.

Sedangkan seorang warga bernama Novi mengatakan, bahwa dia menyaksikan beberapa warga yang dipukul aparat. Dia mengatakan sulit untuk melawan kekuatan tentara.

Pantauan Swamedium.com, saat rapat berlangsung, ada seorang warga yang memberikan penjelasan secara emosional, bahkan menyebut dirinya siap mati untuk memperjuangkan rumahnya tersebut. Hanya karena dianggap terlalu provokatif, akhirnya orang ini diamankan oleh warga lainnya.

Dari informasi yang dihimpun oleh Swamedium.com, sebenarnya warga hanya menginginkan tanah yang ditempati lebih dari 40 tahun tersebut bisa dimiliki dengan cara mencicil atau dengan cara apapun, seperti tanah milik negara lainnya yang bisa dibuatkan sertifikat hak milik.

Kondisi KPAD Jatiwaringin yang di depannya sedang dibangun jalan non-tol dan ruas tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (becakayu) dinilai oleh beberapa pihak memiliki lokasi yang strategis. Diperkirakan wilayah ini akan menjadi lokasi yang sangat menguntungkan dalam pembangunan ekonomi khususnya bidang properti. (Rio/ls)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

1 Comment

  1. coco

    AROGANSI TNI dilakukan,,JERUK MAKAN JERUK, semua di pukul rata rumah dinas, padahal tidak semua rumah berstatus dinas, ini pindahan dari roxy mas di thn 1978, sebagai ganti rugi dari probosutejo waktu akan digunakan untuk kawasan bisnis, dan ternyata Probosutejo juga tidak bisa langsung gunakan Roxy mas, karena yg punya tanahnya adalah Orang Arab yg meminjamlan kepada pasukan Jend Gatot Subroto, shg berdampak ke pengadilan, Probosutejo kalau sampai Di MA, dan terpaksa bayar lagi yang kedua kalinya ke Arab, artinya ruislag ke KPAD jatiwaringin itu batal demi hukum, undang -undang mengatakan yang menempati lebih dari 20 thn, maka yg diatasnya yang berhak, TNI gunakan payung hukumnya utk melakukan penggusuran yang TIDAK ADIL DAN TIDAK BERADAB adalah PERMENHAN 30 thn 2009, dimana apabila itu rumah Dinas maka yang berhak adalah tentara AKTIF, tetapi permenhan tsb juga cacat hukum karena PP 1994 mengatakan s.d anak-anak nya juga masih punya hak., ironisnya KPAD jatiwaringin dengan sejarah diatas adalah bukan rumah Dinas, tetapi RUMAH NEGARA, warga bayar PBB selama 38 tahun, digusur juga seperti binatang, tidak ada kompensasi apapun, dengan alasan hanya untuk tentara aktif, anak-anak pejuang dijadikan TUNA WISMA, sementara aparat melakukan transaksi dengan penghuni baru, kodam memperlihatkan bahwa mereka punya SHP sementara thn 1978 no1, waktu di cek di PETA on line BPN, tanah KPAD JATIWARINGIN masih berwarna ABU2/PUTIH atau belum terdaftar, waktu di cek ke KEMENKEU ternyata juga belum terdaftar sebagai INVENTARIS KEKAYAAN NEGARA( IKN) di Kemenkeu, interfensi TNI ke BPN mengakibat kan pejabat2 BPN yg membantu rakyat di Mutasi semua dari BPN Jakarta Timur, apakah seperti ini SIKAP DAN AROGANSI TNI terhadap warganya sendiri, orang tua mereka yg digusur, juga sdh dipotong gajinya setiap bulan, mengapa TNI tidak bisa bangun atau memberikan kompensasi kepada warganya sendiri, toh TNI bisa mengajukan APBN ke pada pemerintah utk membangun rumah DINAS utk tentara aktifnya, atau berikan ganti rugi yang layak kepada warga lama yg sdh menempati dan merawat rumahnya 38 thn lebih, ada apakah dibalik ini semua???? Mengapa petinggi-petinggi negara tutup mata dengan apa yang dilakukan TNI, apakah TNI lupa atau pura-pura lupa dengan 8 WAJIB TNI nya???? lapis ke 2 pertahanan bangsa jika negara dalam keadaan darurat perang di gusur dengan TIDAK BERKEADILAN DAN TIDAK BERADAB

    Reply

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita