Kamis, 22 April 2021

Pertama Kali Dalam 12 Tahun, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Raih Opini WTP

Pertama Kali Dalam 12 Tahun, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Raih Opini WTP

Jakarta, Swamedium.com – Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) membaik. Terbukti setelah 12 tahun berturut-turut menyampaikan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), baru di tahun buku 2016 ini berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Banner Iklan Swamedium

Opini WTP versi BPK memiliki arti LKPP telah memenuhi standar akuntansi pemerintah, dan tidak menyesatkan (seperti ada laporan yang tidak jujur), tidak ada hal material yang disembunyikan, angka yang disajikan wajar dan mengacu standar akuntansi yang dipakai negara lain.

Tetapi, opini WTP belum menjamin kasus korupsi sudah tidak ada atau mengindikasikan pelayanan negara sudah memuaskan rakyatnya.

Seperti diketahui, BPK mengungkapkan opini atas LKPP Tahun 2016 saat menyampaikan laporan kepada DPR pada Sidang Paripurna di Jakarta, Jumat (19/5).

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK, LKPP 2016 telah menyajikan secara wajar untuk seluruh aspek yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

“Opini WTP atas LKPP Tahun 2016 ini merupakan yang pertama kali diperoleh pemerintah pusat setelah 12 tahun menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa LKPP sejak tahun 2004,” ujar Moermahadi seperti dikutip Antara.

Hasil pemeriksaan atas LKPP didasarkan pada hasil pemeriksaan atas 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Sebanyak 74 LKKL atau 84 persen memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

BPK juga memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada delapan LKKL dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada enam LKKL. Opini WDP atas delapan LKKL dan opini TMP atas enam LKKL tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap LKPP 2016.

BPK menyampaikan juga temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan. Temuan SPI diantaranya Pengendalian Piutang Pajak dan Penagihan Sanksi Administrasi Pajak, Pengendalian atas Pengelolaan Program Subsidi, Pertanggungjawaban Kewajiban Pelayanan Publik Kereta Api, dan Tindakan Khusus Penyelesaian Aset Negatif Dana Jaminan Sosial Kesehatan.

Temuan kepatuhan diantaranya Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Piutang Bukan Pajak, Pengembalian Pajak serta Pengelolaan Hibah Langsung. Temuan-temuan tersebut tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran LKPP 2016.

Meskipun LKPP 2016 telah disajikan secara wajar atas seluruh aspek yang material, lanjut Moermahadi, pemerintah tetap perlu menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK atas temuan sistem pengendalian intern dan kepatuhan.

“Tindak lanjut rekomendasi tersebut penting bagi pemerintah sehingga penyajian pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun mendatang akan membaik,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi permasalahan yang menjadi pengecualian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2015.

Pemerintah telah berhasil menyelesaikan suspen yaitu, perbedaan realisasi belanja negara yang dilaporkan kementerian/lembaga dengan yang dicatat oleh Bendahara Umum Negara. Hal itu dilakukan dengan membangun single database melalui e-rekon dan sistem informasi penyusunan LKPP yang lebih baik, sehingga tidak ada lagi suspen pada LKPP 2016. (maida)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita