Kamis, 15 April 2021

Pasarkan Proyek Meikarta Tanpa Izin, Wagub Jabar Tegur Keras Lippo Group

Pasarkan Proyek Meikarta Tanpa Izin, Wagub Jabar Tegur Keras Lippo Group

Foto: Proyek Meikarta yang diluncurkan Lippo Group belum ada izin dan koordinasi dengan Pemprov Jawa Barat. (ist)

Bandung, Swamedium.com — Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menegur keras langkah Lippo Group yang akan memasarkan proyek Meikarta, pembangunan kota baru berskala internasional di Cikarang, Bekasi.

Banner Iklan Swamedium

Demiz, sapaannya, mengatakan bahwa pihaknya terkejut dengan Lippo Group yang tiba-tiba sudah mengumumkan rencana membangun mega proyek dengan nilai investasi Rp278 triliun tersebut.

Menurutnya Meikarta ditawarkan ke publik sebelum Lippo mengurus perizinan ke provinsi.

“Belum ada (kabar) izin, kok sudah diumumkan saja,” katanya di Bandung belum lama ini.

Demiz menilai langkah Lippo Group yang meluncurkan mega prooyek tersebut merupakan bentuk arogansi karena tidak melakukan koordinasi dengan pihaknya.

“Hati-hati Lippo, jangan seenaknya. Ini seperti mendirikan negara di dalam negara saja,” tegasnya.

Karena pihak Lippo sudah mengumumkan, lanjut Demiz, Pemprov Jabar sudah mengirimkan tim untuk mendapatkan informasi lengkap terkait proyek yang akan berdiri di lahan seluas 500 hektare tersebut.

Demiz mengakui, tim terpaksa menjemput bola karena tidak ada koordinasi apapun yang dilakukan oleh Lippo.

“Tim sudah ke sana untuk mencari tahu apa itu Meikarta, lokasinya di mana, termasuk perizinannya,” ujarnya.

Sejumlah alasan diungkapkan Demiz terkait keberatannya pada proyek Meikarta yang digagas kelompok usaha pimpinan James Riady itu.

Pihaknya keberatan karena Meikarta seperti diumumkan pada publik tak hanya berupa kawasan perumahan dan perkantoran, namun terhubung dengan banyak proyek moda transportasi dan kawasan industri.

“Jabar punya Perda tentang kawasan metropolitan Bodebekarpur, ini tidak ada koordinasi, dimana lokasinya,” kata Demiz.

Membangun sebuah kota baru terpadu dinilai Demiz bukanlah hal mudah. Perizinan harus ditempuh dari provinsi karena proyek tersebut menyangkut sejumlah kabupaten dan peraturan daerah terkait tata ruang.

“Kita ada perda, ini proyek mengacu pada Perda tidak? Tiba-tiba launching saja, kami tidak pernah diberi tahu,” tukasnya.

Jika tim menemukan sejumlah perizinan belum ditempuh, Pemprov Jabar meminta agar Lippo menahan terlebih dahulu penjualan. Demiz menegaskan akan mengkaji sejumlah hal dimulai Amdal dan keterkaitan proyek dengan rencana tata ruang Metropolitan Bodebekarpur.

“Terpenting proyek ini memiliki kesesuaian dengan rencana kita membangun Metropolitan Bodekarpur,” pungkasnya. (*/ls)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

2 Comments

  1. Haerul Umam

    Bakal di telanjangi habis Dedi Mizwar oleh cukong2 Licik itu… Semoga Allah menjaga beliau dari segala Fitnah Dunia….

    Reply
  2. Anonim

    Jigana bahasa arogansi cukup tepat kang Demiz, aya nu nga backup panginten ti pusat…. jadi prov.jabar teu dilirik…. orang sunda mah mun kiti teh disebatna “nurus tunjung” …. Maju terus kang Demiz… mugia dilancarkeun usahana sareng paniatanna…. siap dukung….

    Reply

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita