Selasa, 20 April 2021

Ada Wacana Ditjen Pajak Tidak Dibawah Kemenkeu

Ada Wacana Ditjen Pajak Tidak Dibawah Kemenkeu

Foto. BPK soroti kinerja Direktorat Jendral Pajak dalam pengumpulan pajak.(ist)

Jakarta, Swamedium.com – Setelah sumber daya minyak bumi nyaris habis, Pemerintah mengandalkan sumber penerimaan negara yang utama dari sektor pajak. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu) memiliki beban kerja berat untuk mencari uang karena 80 persen penerimaan negara berasal dari pajak, sehingga muncul wacana pemisahan kelembagaan antara Ditjen Pajak dengan Kementerian Keuangan.

Banner Iklan Swamedium

Usulan pemisahan kelembagaan Ditjen Pajak dengan Kementerian Keuangan itu masih sebatas wacana. Tapi, yang perlu diwaspadai bila pemisahan Ditjen Pajak dilakukan, bagaimana dengan mekanisme pengawasannya agar dana masyarakat ini tidak menjadi ‘bancakan’ koruptor. Selain itu, tugas Kemenkeu juga menjaga stabilitas fiskal dan moneter. Lantas, apakah fungsi kontrol fiskal bisa dilakukan oleh Menkeu bila lembaganya sudah terpisah?

Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia mengatakan kalau Ditjen Pajak masih bergabung dengan Kemenkeu, ada beberapa peraturan yang seolah terikat dengan kementerian lainnya atau terkait dengan kebijakan kementerian lainnya.

“Kalau Ditjen Pajak masih digabung dengan Kemenkeu, ada beberapa hal yang tidak bisa dikelola sendiri, dan harus terkait dengan kebijakan atau policy dari kementerian lain, misalnya terkait kebutuhan tambahan karyawan,” kata Indah Kurnia, ketika ditemui Parlementaria usai rapat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pekan ini.

Menurut politisi F-PDI Perjuangan itu, terkait minimnya jumlah SDM di lingkungan Ditjen Pajak itu akibat rekrutmen dibatasi oleh aturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan).

Ia menilai, Kemenpan tak mengetahui secara pasti kebutuhan SDM Ditjen Pajak, padahal pihaknya dapat memahami kebutuhan SDM Ditjen Pajak yang harus dimaksimalkan.

“Kalau Ditjen Pajak mendapatkan beban dan kewajiban yang begitu besar untuk menanggung dan mengadakan anggaran untuk kebutuhan belanja negara, kemudian setiap langkahnya dibatasi oleh aturan tertentu, tentu ini menjadi tidak adil,” imbuh Indah.

Hal ini, menurutnya, turut berdampak pada kinerja, dimana penerimaan pajak pun tak mencapai target. Sehingga jika mau adil, maka Ditjen Pajak harus menjadi badan tersendiri.

Badan ini akan terpisah dengan Kemenkeu, dan akan berada dibawah komando Presiden secara langsung. Namun dalam menjalankan kinerjanya, Ditjen Pajak masih melakukan koordinasi dengan instansi Komite Stabililitas Sistem Keuangan (KSSK), seperti Kemenkeu, Bank Indonesia, maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Beban dan tugas Ditjen Pajak sangat berat, namun dengan jumlah SDM sangat sedikit. Bagaimana kita menuntut seseorang lebih dari kapasitas secara manusiawi. Harusnya yang ideal-ideal itu kita berikan. Kita support SDM, IT, bukan hanya kualitas, tapi juga kuantitas. Jika itu diberikan, diharapkan mendapatkan hasil yang maksimal,” analisa Indah.

Selain itu, kata Indah, perlu diberlakukan sistem reward dan punishment yang sepadan. Jika berhasil mencapai target, tentu harus diberikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Begitupun kalau melakukan kesalahan, tentu ada sanksinya.

Dengan gaji dan tunjangannya yang diberikan cukup besar, diharapkan dapat bekerja dengan maksimal dan menciptakan loyalitas dan integritas yang tinggi dan kebal dari gangguan korupsi.

“Tapi kalau dia melakukan kesalahan, atau tidak mencapai target, punishment juga kita berikan. Sehingga, reward dan punishment yang diberlakukan seimbang. Itu baru kita anggap ideal,” tegas dia.

Sebagaimana diketahui, target penerimaan pajak yang tak pernah tercapai lagi dalam satu dekade terakhir.Catatan Ditjen Pajak menunjukkan, terakhir kali target pajak terpenuhi adalah pada 2008, dengan pencapaian surplus Rp36,57 triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp534,53 triliun.

Sejak saat itu, realisasi pajak tak pernah menembus angka 100 persen dari target yang ditetapkan. Bahkan sejak 2015, realisasi pajak tidak ada yang berhasil mencapai 90 persen.

Pada 2016, realisasi pajak hanya mencapai 81,54 persen. Pencapaian pada 2016 saja masih terbantu dengan program amnesti pajak, karena jika tidak, kemungkinan realisasi pajak hanya akan sampai pada kisaran 70 persen. (maida)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita