Kamis, 15 April 2021

Adanya Celah Hukum, Penyebab Kriminalisasi Jurnalis

Adanya Celah Hukum, Penyebab Kriminalisasi Jurnalis

Foto: Aksi Umat Islam Solo menuntut dibebaskannya jurnalis panjimas.com, Ranu. (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Gading Yonggar mengungkapkan, ada 83 kasus kekerasan termasuk kriminalisasi terhadap jurnalis sepanjang 2016.

Banner Iklan Swamedium

Kasus-kasus tersebut memiliki pola beragam, baik fisik maupun verbal. Menurutnya, hal itu disebabkan adanya celah hukum sehingga tindakan kekerasan dan kriminalisasi terhadap jurnalis kerap terjadi.

“Beberapa terdapat dalam KUHP yang notabene adalah pasal warisan kolonial,” ujarnya dalam Diskusi Publik “Ranu dan Ancaman Kriminalisasi Jurnalis” yang digelar Jurnalis Islam Bersatu (JITU)
di Jakarta, Minggu (21/5).

Gading menyebutkan, regulasi itu diantaranya pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, pasal 311 KUHP tentang fitnah, dan pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa.

Tak hanya itu, lanjutnya, adanya pasal lex specialis yang secara eksplisit sama namun menyasar media sosial yakni pasal 27 ayat 3 Undang-undang ITE.

Menurut Gading, frasa-frasa dalam pasal-pasal tersebut multitafsir dan interpretasi. Serta tidak mempunyai kepastian hukum.

“Dan tidak hanya menyasar jurnalis atau organisasi masyarakat sipil, tapi juga rakyat biasa yang mengkritik pemerintah dapat dikriminalisasi dengan pasal-pasal ini,” tuturnya.

Gading mengungkapkan, celah-celah hukum itu terbuka lebar sehingga kriminalisasi kerap kali dilakukan penguasa untuk membungkam suara publik.

“Jadi tantangannya juga di regulasi. Kalau dibiarkan akan banyak Ranu yang lain. Konsekuensinya pasal ini harus dicabut,” pungkasnya. (*/ls)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita