Kamis, 22 April 2021

Gelar Unjuk Rasa, SPRI Tolak Kenaikan TDL dan Liberalisasi Listrik

Gelar Unjuk Rasa, SPRI Tolak Kenaikan TDL dan Liberalisasi Listrik

Foto: Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) menggelar unjuk rasa menolak kenaikan tarif listrik. (Dipo/swamedium)

Jakarta, Swamedium.com — Ketua Umum Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Marlo Sitompul mengatakan, pihaknya menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan tarif dasar listrik, di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (22/5).

Banner Iklan Swamedium

Dalam aksinya tersebut, SPRI menyuarakan tiga tuntutan diantaranya; menuntut pembatalan kenaikan tarif dasar listrik, bongkar mafia proyek listrik negara, dan menolak liberalisasi listrik dan swastanisasi PLN.

“Dalam aksi ini, perwakilan massa aksi, sejumlah ibu-ibu miskin akan menyerahkan obor dan lampu petromax kepada Menteri ESDM sebagai simbol bahwa rakyat miskin dilarang menggunakan listrik negara,” kata Marlo melalui rilisnya yang diterima Swamedium.com, Senin (22/5).

Menurutnya, listrik di era modern saat ini telah menjadi kebutuhan masyarakat yang pokok dalam menunjang kehidupannya. Kondisi ini seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan perkembangan peradaban manusia itu sendiri.

“Suatu negara tidak mungkin membangun sebuah tatanan masyarakat sejahtera tanpa kehadiran listrik,” ujarnya.

Dalam hal ini, lanjut Marlo, UUD 45 melalui pasal 33 telah menegaskan, bahwa Negara harus bertanggungjawab untuk kesejahteraan rakyatnya, termasuk dalam hal penyediaan listrik bagi perkembangan kehidupan masyarakat.

Foto: SPRI menggelar unjuk rasa menolak kenaikan TDL dan liberalisasi listrik negara. (Dipo/swamedium)

Akan tetapi dalam kenyataannya saat ini, menurut Marlo, kesejahteraan yang seharusnya disediakan negara untuk rakyat semakin hari semakin tidak memadai. Realitas menunjukkan bahwa pemadaman listrik secara bergilir masih melanda berbagai wilayah Indonesia.

“Bobroknya manajemen PLN membuat biaya produksi listrik meningkat. Kebobrokan ini semakin menjauhkan PLN dari kata efektif, efesien apalagi untung,” tandasnya.

Tak hanya itu, sambung Marlo, di tengah kemandulan inovasi, pemerintah malah seolah terlihat tidak memiliki inisiatif untuk mengupayakan adanya sumber-sumber tenaga listrik yang terbarukan. Singkat kata, tegas Marlo, seluruh sebab musabab tersebut berpangkal pada satu hal, yaitu bobroknya pengelolaan sumber daya alam bagi kesejahteraan rakyat.

“Celakanya, seluruh kebobrokan ini malah harus ditanggung konsekuensinya oleh rakyat melalui keputusan pemerintah menaikkan harga TDL,” pungkas Marlo. (dip/ls)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita