Rabu, 21 April 2021

Kemenaker: Pejuang Devisa Bakal Dapat BPJS

Kemenaker: Pejuang Devisa Bakal Dapat BPJS

Jakarta, Swamedium.com – Sesuai rekomendasi dari KPK, Kementerian Ketenagakerjaan RI akan melakukan perubahan pengelolaan dana asuransi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang semula dikelola oleh tiga konsorsium beralih ke BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Tujuannya, agar ada perbaikan dalam pengelolaan dana TKI dan memudahkan dalam pengawasannya.

Banner Iklan Swamedium

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kemenaker Maruli A. Hasoloan mengatakan perubahan pengelolaan asuransi TKI tersebut dilakukan sesuai rekomendasi KPK yang menyarankan agar skema asuransi TKI dikelola BPJS dengan skema ‘single risk management.’

Artinya, jelas dia, apapun bentuk perlindungannya harus dilaksanakan oleh BPJS, baik BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Sebelumnya, dana asuransi TKI dikelola oleh tiga konsorsium, yaitu Konsorsium Asuransi Jasindo, Konsorsium Asuransi Astindo, Konsorsium Asuransi Mitra TKI.

Dalam rangka mempercepat transformasi tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan mengadakan pembahasan lintas kementerian/lembaga. Pembahasan diikuti oleh BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, KPK, Ototritas Jasa Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

“Pertemuan lintas lembaga ini dalam rangka mempercepat rencana transformasi pengelolaan asuransi TKI dari konsorsium asuransi ke BPJS,” kata Maruli dalam keterangan persnya di akhir pekan ini.
Pertemuan tersebut, lanjut Maruli, adalah dalam rangka mencari bentuk ideal perlindungan TKI yang menyangkut jenis pertanggungan, jaminan sosial dan sistem administrasinya.

“Dalam pertemuan tadi, masing-masing pihak sudah menyatakan kesanggupannya berdasarkan wewenang bidangnya terhadap pengelolaan asuransi TKI. Kami tinggal memformulasikan dalam regulasi kementerian/lembaga,” tambah Maruli.

Berdasarkan Permenakertrans No. 07 Tahun 2010, ada 15 resiko TKI selama penempatan dan purna penempatan yang dilindungi, diantaranya yaitu resiko meninggal dunia, kecelakaan kerja, hilangnya akal budi, sakit, tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual, PHK, pemulangan TKI bermasalah, menghadapi masalah hukum, kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang, dan TKI dipindahkan tempat kerja lain tidak sesuai perjanjian penempatan.

Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK Asep Rahmat Suwandha dalam pertemuan tersebut menyampaikan, rekomendasi KPK yang menyarankan agar asuransi TKI dikelola oleh BPJS agar ada perbaikan pengelolaan dana asuransi TKI. Pengawasannya juga makin mudah, karena BPJS juga badan publik milik negara.

“Tata kelolanya harus bagus, karena menyangkut perlindungan TKI, serta jumlah dana yang besar. Saya berharap, transformasi ke BPJS itu dapat segera dilaksanakan”, harapnya.

Dalam kesempatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menyatakan siap untuk melakukan jaminan sosial kepada TKI. Pihak BPJS Ketenagakerjaan sudah melakukan pemetaan dan penanggungjawab perlindungan TKI terhadap resiko yang dilindungi.

“Saat ini TKI dicover 13 resiko oleh asuransi konsorsium, nah, kita sandingkan dengan apa yang akan mereka dapat dari BPJS Ketenagakerjaan. Nanti akan kelihatan bagus mana,” ungkap Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto.

Agus menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan bisa memberi jaminan lebih banyak secara nominal dibanding asuransi konsorsium yang selama ini mengcover TKI. Untuk mewujudkan migrasi tersebut, harus ada paying hukum dari pemerintah. (maida)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita