Selasa, 20 April 2021

Rangkap Jabatan Merajalela, Reformasi Birokrasi Baru Sekedar Wacana

Rangkap Jabatan Merajalela, Reformasi Birokrasi Baru Sekedar Wacana

Jakarta, Swamedium.com – Reformasi birokrasi yang didengung-dengungkan oleh pemerintah masih sebatas pencitraan saja, terbukti praktek pejabat negara yang merangkap sebagai Komisaris BUMN justru merajalela. KPK mewaspadai fenomena rangkap jabatan ini karena bisa memicu konflik kepentingan dan korupsi.

Banner Iklan Swamedium

Berdasarkan data yang diperoleh dari Ombdusman Republik Indonesia (ORI) yang dikutip oleh teropongsenayan.com, ditemukan ratusan abdi negara memiliki jabatan ganda sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tercatat, sedikitnya 125 pejabat negara dari sejumlah instansi yang menduduki posisi Komisaris BUMN.

Para pejabat yang memiliki jabatan rangkap itu, berasal dari berbagai instansi. Mulai dari kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,Kementerian Perindustrian, Sekretariat Kabinet, TNI/Polri, Kementerian Pariwisata, serta dari kalangan akademisi sejumlah Perguruan Tinggi Negeri.

Selain itu, ada juga pejabat daerah seperti sekretaris daerah, kepala dinas yang menjabat sebagai komisaris perusahaan negara.

Kementerian BUMN relatif banyak menempatkan pejabatnya di kursi komisaris. Ada sekitar 20-an orang pejabatnya, yang memiliki jabatan ganda.

Bahkan, ada seorang pejabat yang menjadi komisaris di dua perusahaan. Ony Suprihartono, yang kini menjabat Kepala Biro Perencanaan, SDM, dan Organisasi Kementerian BUMN merangkap menjadi Komisaris PT Pupuk Indonesia dan PT Jamkrindo.

Hampir semua pejabat Eselon I dan II Kementerian BUMN menduduki posisi dewan pengawas Perusahaan pelat merah.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan rangkap jabatan pada pejabat atau penyelenggara negara merupakan fenomena yang patut diwaspadai. Bagi KPK, praktik ini bisa memicu terjadinya konflik kepentingan yang berpotensi korupsi.

“Seseorang dengan dua jabatan pasti akan mengalami benturan kepentingan dari jabatannya. Benturan kepentingan tersebut menjadi akar dari adanya kecurangan yang tentu saja sudah menjadi bagian dari praktik korupsi,” ucapnya di Gedung KPK beberapa waktu lalu.

Dicontohkan, seorang Direktur Jenderal Kementerian merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Dampaknya, praktik konflik kepentingan dalam pemerintahan dapat memengaruhi kinerja dan keputusan yang dibuat oleh seorang pejabat publik.

Konflik kepentingan, kata Agus sebenarnya merupakan situasi yang dapat mengarahkan atau mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang sebagai unsur terjadinya tindak pidana korupsi. Kenapa rangkap jabatan itu rawan? Alasannya adalah karena ada hubungan afiliasi, penerimaan gratifikasi, kepemilikan aset dan penggunaan diskresi yang melebihi batas. (maida)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita