Selasa, 20 April 2021

Dua Auditor Tertangkap KPK, Misbakhun: BPK Harus Evaluasi Diri

Dua Auditor Tertangkap KPK, Misbakhun: BPK Harus Evaluasi Diri

Jakarta, Swamedium.com – KPK baru saja menangkap dua auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena terjerat dalam praktek rekayasa pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertingfal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Banner Iklan Swamedium

Opini WTP merupakan predikat terbaik dalam penilaian sebuah laporan keuangan. Mirisnya, demi segepok uang, auditor BPK yang harusnya memegang teguh etika profesi ini memberikan opini itu sesuai order dari instansi pemesannya.Pemberian opini bisa direkayasa karena uang.

Anggota Komisi XI DPR RI Misbakhun meminta BPK melakukan evaluasi pada kelembagaannya pasca Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik pemberian predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan suatu lembaga negara atau institusi pemerintahan.

“Itu (evaluasi) harus dilakukan untuk memperbaiki kelemahan yang selama ini ada sehingga ada perbaikan dari sistem yang masih ada kelemahan tersebut,” ucap Misbakhun.

Menurut Misbakhun, Operasi Tangkap Tangan KPK terhadap dua auditor BPK RI, Rochmadi Sapto Giri, dan Ali Sadli yang melakukan transaksi suap dengan pejabat-pejabat di Kemendes PDTT sejatinya tak bisa digeneralisasikan bahwa lembaga BPK merupakan lembaga yang koruptif.

“Kejadian OTT terhadap oknum auditor BPK yang lalai dalam menjalankan tugas oleh KPK tidak bisa serta merta kemudian dijadikan sarana untuk menghukum BPK secara kelembagaan,” bela Misbakhun.

Politikus Partai Golkar itu masih percaya bahwa secara kelembagaan BPK masih memiliki kredibilitas. Menurut Misbakhun mekanisme yang dibangun, sistem kerja dan tata kelola di lembaga yang mempunyai tugas sebagai supreme auditor keuangan negara tersebut sudah terbangun dengan baik.

“Sebagai mitra kerja BPK, saya sebagai anggota Komisi XI tahu bagaimana upaya BPK secara kelembagaan untuk meningkatkan kualitas para auditornya dan bagaimana sistem audit berbasis IT sedang dibangun di BPK. Termasuk perbaikan-perbaikan sektor lainnya yang secara menyeluruh adalah membangun Sistem kelembagaan BPK yang kuat dalam tata kelola,” ucapnya.

Diketahui sebelumnya, KPK menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan suap pemberian predikat opini WTP terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT, tahun 2016.

Empat orang tersangka tersebut yakni, Irjen Kemendes PDTT, Sugito, Eselon III Kemendes PDTT, Jarot Budi Prabowo, serta dua Auditor BPK RI, Rochmadi Sapto Giri, dan Ali Sadli. Dalam hal ini, Sugito diduga menyuap Rochmadi Sapto dan Ali Sadli, lewat Jarot Budi Prabowo.

Total nilai suap yang diberikan Sugito kepada dua Auditor BPK berkisar hingga Rp240 Juta. Suap tersebut diduga untuk memuluskan laporan keuangan Kemendes tahun 2016 dengan memberikan predikat opini WTP dari BPK.

Atas perbuatannya, Sugito dan Jarot Budi Prabowo yang diduga sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) hurub b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 199 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Rochmadi Sapto Giri dan Ali Sadli yang diduga sebagai penerima suap, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 199 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (maida)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita