Rabu, 21 April 2021

Surat untuk Jokowi: Bebaskan Nelayan dari Cengkeraman Permen Susi Pudjiastuti

Surat untuk Jokowi: Bebaskan Nelayan dari Cengkeraman Permen Susi Pudjiastuti

Foto: Ketua Umum Front Nelayan Indonesia Rusdianto Samawa. (Dok.pribadi)

Oleh: Rusdianto Samawa*

Banner Iklan Swamedium

Jakarta, Swamedium.com –
Bapak Presiden Yang Terhormat

#SuratNelayan ini sampaikan kepada bapak Presiden adalah untuk mengingatkan upaya-upaya kerja kami membela nelayan pesisir.

Hari-hari dimana masa mengadvokasi nelayan, sudah banyak janji yang diutarakan oleh Bapak Presiden. Mulai dari janji mensejahterakan nelayan hingga meningkatkan nilai ekonomi masyarakat pesisir di Indonesia.

Pak Jokowi, dua tahun yang lalu bapak memanggil Ibu Susi Pudjiastuti untuk menegurnya agar diperpanjang masa penundaan larangan dan Pak Jokowi sendiri berjanji untuk menuntaskan masalah nelayan yang disebabkan oleh Susi Pudjiastuti.

Namun, bagi nelayan janji itu merupakan harapan hidup mereka, khayalan nelayan bahwa presiden sangat peduli dan rasa kasih kepada presiden muncul seketika. Tetapi, Pak Presiden kali ini, nelayan sudah kembali pada upaya mendistorsi diri untuk tidak lagi percaya kepada pemerintah terkait dengan permen-permen yang dibuat oleh Susi Pudjiastuti.

Ingatkah wahai pak Presiden yang baik, anda dipilih oleh 7 juta nelayan mulai dari kepala keluarganya hingga anak-anaknya plus generasi nelayan. Mengapa hari ini bapak presiden menistakan nelayan dengan tidak berusaha membela sepenuh hati. Padahal mereka memilih bapak Presiden sangat sepenuh hati.

Bapak Presiden Yang Terhormat

Dari tahun 2015, pas 1 tahun setelah nelayan memilih Bapak Presiden, nelayan mengadu nasib dari berbagai masalah yang muncul akibat para pembantu bapak di pemerintahan.

Sebagaimana banyak yang terjadi diberbagai daerah, mulai dari tercetaknya kemiskinan baru, pengangguran, anak-anak nelayan putus sekolah hingga ada penangkapan terhadap nelayan.

Belum lagi semua kebijakan Susi Pudjiastuti berdampak pada menurunnya kuantitas ikan Indonesia, hancurnya sektor industri pengolahan ikan.

Kami tidak membela para broker, konglomerat sebagaimana tuduhan Susi Pudjiastuti kepada kami yang peduli terhadap kehidupan dan masa depan nelayan maupun masyarakat pesisir umumnya.

Pak Presiden Jokowi yang terhormat

Apabila bapak Presiden peduli dengan masalah nelayan, maka benahilah Kementerian Kelautan dan Perikanan agar tidak menjadi rente bagi rakyatnya sendiri. Kalau bapak Presiden benar-benar komitmen untuk menyelsaikan persoalan nelayan, maka sesungguhnya tidak akan lama seperti ini.

Bapak Presiden bisa mengambil langkah secepatnya tanpa harus menunggu konflik nelayan terjadi diseluruh Indonesia. Dari berbagai daerah yang kami datangi dan termasuk Presiden Jokowi datang ke Tempat-tempat pengolahan ikan itu juga dan melihat sendiri apa yang terjadi.

Saya memulai investigasi mulai dari Gorontalo, Manado, Bitung dan akan ke Surabaya, Lamongan, Gresik, Brebes, Pati, Juwana, dan lain sebagainya.

Bapak Presiden, saya banyak wawancara mereka, nelayan sangat mengharapkan dukungan dan keberpihakan bapak Presiden secara total. Jangan setengah-setengah dengan mengulurkan waktu pelarangan Cantrang.

Kami mengharapkan Bapak Presiden untuk segera melegalkan cantrang secara nasional karena itu adalah alat tangkap secara turun temurun. Kalau menurut Presiden harus mengatur mata jaring, inci dan luas serta panjang per bal jaring Cantrang, maka itu adalah solusi terbaik.

Kalau Pemerintah melarang secara nasional maka akan ada akibat-akibat yang ditimbulkan sepanjang masa, termasuk resiko bapak tidak dipilih sebagai Presiden kembali.

Perlu di ingat perjuangan nelayan sepanjang hari, minggu, bulan dan hingga 3 tahun ini hanya untuk mengahadapi menteri bebal yang tidak mau mendengar keluh kesah nelayan. Padahal aturan dibuat oleh menteri yang tidak kompeten.

Pak Presiden Yang Terhormat

Permen-permen yang di buat oleh Menteri Susi Pudjiastuti hanyalah segolongan menteri yang dibidik untuk secara sengaja menjadikan nelayan-nelayan nasional menjadi miskin dan tak terperdaya oleh kebijakan.

Menjadi menteri selalu beralasan melindungi ikan, memelihara laut, dan termasuk upaya menutup mulut para pengkritik terhadapnya baik secara resmi dengan kelembagaan KKP RI maupun dengan tekanan opini yang diarahkan. Ini adalah bentuk sikap seorang menteri yang tidak menghargai jerih payah nelayan se Indonesia.

Dari cara-cara tersebut, Susi Pudjiastuti membiarkan ketidakadilan ini terjadi karena kebijakannya tanpa ada rasa welas asih. Wahai pak Presiden, bersegeralah mencari solusi. Sesungguhnya janji mu adalah hutang kepada rakyat untuk mensejahterakan nelayan.

Wahai presiden ku, akankah keniscayaan nelayan menjadi miskin, pengangguran, terbangkalainya hak-hak asasinya untuk melaut, memutuskan antara anak nelayan dengan sekolahnya, mengamputasi seluruh dapur ekonomi para nelayan?. Berfikirlah wahai bapak Presiden. Sesungguhnya kebijakan Susi pudjiastuti melahirkan anarki-anarki baru ketika sistem negara ini harus di daulat sebagai negara demokratis.

Kalau saja negara demokratis dan Susi Pudjiastuti memahami substansinya, maka sebaiknya Susi Pudjiastuti mendengar keluhan nelayan beserta ABK-ABK kapal pribumi yang ditangkap dilaut oleh Polair itu.

Wahai bapak Presiden yang terhormat, saya banyak tempat lakukan investigasi dan advokasi serta wawancara terhadap nelayan maupun dokumentasi foto serta video yang menggambarkan raut wajah, testimoni, pendapatnya serta opini mereka terhadap Susi Pudjiastuti plus harapannya untuk presiden Jokowi.

Semua mereka menaruh harapan besar, karena apabila melarang alat tangkap, budidaya lobster, serta budidaya lainnya. Maka musibah besar bagi bangsa Indonesia karena akan kehilangan mata pencaharian rakyat seutuhnya.

Maka oleh karena itu, ketika bapak Presiden terpilih pada tahun 2014 lalu oleh 7-8 Juta kepala keluarga nelayan. Maka, bapak presiden harus memberi pengabdian pada rakyat atau nelayan yang telah memilih bapak Presiden lalu. (*)

*Penulis adalah Ketua Umum Front Nelayan Indonesia

Banner Iklan Swamedium

Related posts

1 Comment

  1. Ben

    Semua mereka menaruh harapan besar, karena apabila melarang alat tangkap, budidaya lobster, serta budidaya lainnya. Maka musibah besar bagi bangsa Indonesia karena akan kehilangan mata pencaharian rakyat seutuhnya…ngacoo INI..alat tangkap tak ramah lingkungan wajar Kalau di larang…emang ada budi daya lobster?tapi benih n induk Dari alam?

    Reply

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita