Jumat, 23 April 2021

WALHI: Nyalakan Tanda Bahaya, Selamatkan UU 32 Tahun 2009

WALHI: Nyalakan Tanda Bahaya, Selamatkan UU 32 Tahun 2009

Foto: Direktur Eksekutif WALHI Nur Hidayati. (greeners)

Jakarta, Swamedium.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai adanya Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan korporasi sektor hutan dan perkebunan, berbahaya bagi lingkungan hidup.

Banner Iklan Swamedium

Bahkan, menurut WALHI, gugatan JR yang diajukan oleh kekuatan korporasi itu bukan hanya berbahaya bagi lingkungan hidup, tetapi juga berbahaya karena mengancam keselamatan hidup rakyat, bukan hanya generasi hari ini, tetapi juga generasi yang akan datang.

“Kita tahu, bahwa UU 32 tahun 2009 sesungguhnya berpedoman pada Konstitusi, karena itulah UU ini kami nilai sebagai salah satu UU yang sangat progressif untuk melindungi lingkungan hidup dan keselamatan rakyat,” Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Nur Hidayati melalui keterangan tertulisnya, Minggu (28/5) malam.

Menurutnya, UU tersebut telah menempatkan hal yang paling fundamental, bahwa hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagai hak asasi, sebagai hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia.

“Apa yang dilakukan oleh kekuatan modal ini harus dilihat sebagai upaya sistematis korporasi skala besar melawan Konstitusi dan Undang-Undang. Korporasi terus berupaya melemahkan Negara dan supremasi hukum melalui berbagai upaya, termasuk JR yang dilakukan oleh Asosiasi Pengusaha Hutan dan Perkebunan skala besar ini,” tutur Nur Hidayati.

Selain melalui JR, lanjutnya, korporasi juga terus melakukan manuver melawan regulasi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, bahkan secara politik, korporasi ini juga mendorong RUU Perkelapasawitan, sambil terus mempengaruhi opini publik dan menggeser problem kebakaran hutan dan lahan gambut kepada masyarakat adat dan lokal, dan mengklaim bahwa perkebunan sawit dan kebun kayu skala besar bukan penyebab deforestasi.

“Kini korporasi mencoba membangun logika hukum bahwa mereka yang dilanggar hak-haknya dengan membiaskan entitas korporasi skala besar sama dengan warga negara, padahal sesungguhnya mereka lah aktor yang paling bertanggungjawab atas pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa kebakaran hutan dan ekosistem rawa gambut,” papar Nur Hidayati.

Bahkan, WALHI berpendapat,praktek investasi yang selama ini dilakukan oleh kekuatan korporasi yang justru banyak melanggar hak-hak dasar warga negara.

“Mereka lah yang merampas hak asasi manusia dan bahkan merampas hak lingkungan hidup itu sendiri,” tegas Nur Hidayati.

Untuk itu, WALHI ingin mengajak seluruh warga negara melawan lupa atas kejahatan lingkungan dan kemanusiaan yang telah dilakukan oleh kekuatan korporasi dalam kurun waktu yang sangat panjang.

“Pembakaran hutan dan ekosistem rawa gambut yang mengakibatkan kerugian tidak terhingga, bahkan hilangnya hak hidup rakyat dan makhluk hidup lainnya juga penghancuran ekonomi, sosial dan budaya masyarakat,” ucapnya.

Lebih lanjut, Nur Hidayati mengungkapkan, berdasarkan Data WALHI menunjukkan sebagian besar titik api berada di wilayah konsesi perusahaan, setidaknya dalam peristiwa karhutla tahun 2015.

“Seluruh elemen bangsa hendaknya menyadari bahwa JR yang dilakukan oleh korporasi ini adalah upaya sistematis melawan perintah Konstitusi dan Undang-Undang dan upaya menghindari hukum dalam bisnis yang mereka lakukan,” ungkap Nur Hidayati.

Tak hanya itu, pihaknya juga mengingatkan, sebagai pelaksana mandat Konstitusi, Presiden, aparat penegak hukum dan lembaga peradilan negara, termasuk MK adalah pengawal Konstitusi untuk meletakkan Konstitusi Negara sebagai landasan bagi perlindungan terhadap hak asasi warga negara untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

“Kami juga mengingatkan Presiden, aparat penegak hukum dan lembaga peradilan agar tidak ragu untuk terus membawa kasus kejahatan korporasi ke ranah hukum sesuai Konstitusi dan UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” pungkasnya.

Untuk diketahui, JR dilakukan oleh Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) terhadap pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009 yang di dalamnya mengandung prinsip strict liability dalam kasus pelanggaran lingkungan hidup.

Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) yang terdapat dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan “setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau mengelola limbah B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsure kesalahan”.

Di dalam penjelasan pasal 88 “yang dimaksud dengan “bertanggungjawab mutlak” atau strict liability adalah unsure kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya.
(ls)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita