Jumat, 21 Januari 2022

Politisi Gerindra Usul Ahok Diberhentikan dengan UU Pilkada bukan UU Pemerintahan Daerah

Politisi Gerindra Usul Ahok Diberhentikan dengan UU Pilkada bukan UU Pemerintahan Daerah

Foto: M. Taufik mengatakan, pemberian Kartu Jakarta Lansia kepada warga Jakarta dari Bank DKI, merupakan bentuk kecurangan. (Joko/swamedium)

Jakarta, Swamedium.com – DPRD DKI Jakarta hari ini rencananya akan mengadakan rapat paripurna istimewa untuk mengesahkan pemberhentian Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Banner Iklan Swamedium

Pimpinan DPRD, mengusulkan undang-undang untuk memberhentikan Ahok bukan UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah melainkan UU No 10/2016 tentang Pilkada.

“Kalau saya begini, ya sudahlah ini kita pakai yang paling gampang saja. Berarti itu pakai UU Pilkada saja,” kata pimpinan DPRD DKI, M Taufik di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (29/5) kemarin.

Politisi Gerindra itu juga menilai UU No 10/2016 tentang Pilkada lebih mudah dipakai untuk memberhentikan Ahok. Apalagi, Ahok mundur karena permintaannya sendiri.

“Kalau pakai UU ini (UU No 10/2016) gampang. Kemudian kita bisa langsung mengusulkan pengangkatan pak Djarot sebagai Gubernur,” ujarnya.

Taufik berpendapat jika UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang digunakan untuk memberhentikan Ahok, akan berimbas juga pada Ahok. Sebab, kata Taufik, dalam UU tersebut Ahok diberhentikan secara tidak hormat dan tidak mendapat dana pensiun.

“Nah kalau dia kenanya yang ini (tindak pidana) kan repot. Nggak bisa diberhentikan secara terhormat dan nggak ada pensiun. Sudahlah, sebagai kawan saya bilang UU Pilkada saja supaya cepat,” tuturnya.

“Kalau diberhentikan (UU No 23/2016) ada ke MA segala macam lagi. Sudah, besok saja kita putuskan supaya terbuka,” pungkasnya. (*/ls

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita