Selasa, 20 April 2021

Publik Kritisi Perlakuan Aparat Penegak Hukum Terhadap Terpidana Ahok

Publik Kritisi Perlakuan Aparat Penegak Hukum Terhadap Terpidana Ahok

Foto: Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tak jamin penangguhan penahanan Ahok dikabulkan. (sindonews)

Jakarta, Swamedium.com – Publik mempertanyakan perlakuan aparat penegak hukum terhadap narapidana kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Banner Iklan Swamedium

Pasca putusan bersalah oleh majelis hakim, Ahok langsung ditahan di rutan Cipinang. Namun dengan cepat, dengan dalih keamanan, polisi memindahkan Ahok dari Rutan Cipinang ke Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

Kepindahan Ahok ke Mako Brimob mencuatkan pertanyaan bagi publik. Bagaimana tidak, publik masih ingat bagaimana seorang tahanan dengan bebas keluar masuk dari Mako Brimob, sebut saja kasus Gayus Tambunan, Susno Duadji dan Aulia Pohan.

Pada Januari 2012, di Pengadilan Tipikor, saat membacakan Pledoi kliennya, Hotma Sitompul, kuasa hukum Gayus Tambunan mengungkapkan alasan Gayus bebas keluar masuk Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

“Terdakwa Gayus mengakui dirinya keluar masuk Rutan Mako Brimob. Namun hal ini karena dia melihat 3 tersangka lain, yaitu Susno Duadji, Wiliardi Wizar dan Aulia Pohan, juga melakukan hal yang sama,” kata Hotma saat itu.

Bahkan, Kuasa Hukum Ustadz Al Khaththath, Ahmad Mihdan, saat berkunjung ke Mako Brimob menemui kliennya yang sedang ditahan di sana, mengungkapkan, bahwa petugas Mako Brimob pun tidak mengetahui keberadaan narapidana Ahok.

“Katanya mereka nggak ada yang tahu Ahok ada di mana. Mereka nggak menjelaskan Ahok ada di mana,” ujar Mihdan, Sabtu (27/5) lalu.

Dia pun tak bisa memastikan apakah Ahok benar ada di tahanan atau malah bebas meninggalkan tahanan sesuka hati.

“Wallahu a’lam, ada nggak dia di sana, yang lebih tahu itu kan penegak hukum,” cibir Koordinator Tim Pengacara Muslim (TPM) tersebut.

Dari perkembangan opini di masyarakat, betapa Ahok yang sudah berstatus narapidana penista agama masih diperlakukan berbeda dengan narapidana lainnya.

Selain itu, jaksa penuntut umum (JPU) dinilai publik telah menjadi pembela Ahok, sehingga pengamat kebijakan publik, Sudarsono Hadisiswoyo ikut angkat bicara mengenai persoalan ini.

“Majelis hakim pengadilan tinggi DKI Jakarta harus secara tegas menolak banding jaksa penuntut umum dan lebih baik mengoreksi putusan vonis menjadi hukuman semaksimal mungkin,” ujar Sudarsono, Senin (29/5) kemarin.

Menurut Sudarsono, kepercayaan publik terhadap aparat hukum merosot tajam hanya lantaran kasus yang dibuat rumit ini.

“Hingga kasus ini bergulir, trust dari masyarakat terhadap proses peradilan dalam kasus tersebut masih menimbulkan banyak pertanyaan dan ini menjadikan indikator lemahnya lembaga peradilan,” ujarnya.

Sudarsono juga menjelaskan, biasanya kejaksaan membiarkan saja yang melakukan banding adalah terdakwa dan penasehat hukumnya.

“Maka dari pada itu, apabila jaksa tetap ngotot melakukan banding terhadap vonis Ahok, maka akan menjadi suatu pertanyaan besar bagi publik. Mengapa dalam kasus Ahok ini kok bisa-bisanya jaksa ikut banding,” kritiknya.

Bahkan dirinya menyatakan keheranannya di saat terpidana Ahok sudah mencabut bandingnya namun jaksa tetap pada keputusannya untuk naik banding.

“Ada apa ini sebenarnya?,” tanya dia.

Dan wajar pula tuntutan agar Ahok segera dipulangkan ke tempat asalnya, Rutan Cipinang. Jangan sengaja berlama-lama dititipkan di Rutan sementara, yg sulit diawasi keberadaannya oleh masyarakat luas.

(*/ls)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita