Jumat, 21 Januari 2022

Rasio Kepatuhan Pajak Turun, Menkeu; Orang Kaya Masih Menghindari Bayar Pajak

Rasio Kepatuhan Pajak Turun, Menkeu; Orang Kaya Masih Menghindari Bayar Pajak

Jakarta, Swamedium.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan rasio kepatuhan pajak masih rendah, bahkan menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun belakangan. Penyebabnya, diantaranya sebagian wajib pajak, khususnya kelompok 10 persen teratas masih melakukan penghindaran pajak dengan menyimpan hartanya di negara suaka pajak atau tax haven.

Banner Iklan Swamedium

Kelompok 10% teratas adalah kelompok 10 persen orang kaya Indonesia yang menguasai 77 persen asset bangsa ini berdasarkan riset dari Credit Suisse dan dikonfirmasi oleh Bank Dunia.

Faktor lainnya, Sri menambahkan Indonesia selama ini belum memiliki aturan main yang setara dengan negara lainnya. Artinya, kata Sri, masyarakat dengan pendapatan sangat tinggi memiliki opsi untuk menyimpan dananya di luar negeri. Sementara pemerintah Indonesia tidak memiliki akses untuk menindaklanjuti hal tersebut.

“Jadi kesenjangan semakin terlihat. Orang yang melakukan penghindaran pajak jauh lebih besar pada top 5-10 persen,” ujar Sri di DPR, awal pekan ini.

Sri juga mengatakan, setidaknya ada 250 miliar dolar AS atau sekitar Rp3.250 triliun kekayaan orang Indonesia yang disimpan di luar negeri. Dari angka tersebut, setidaknya ada Rp2.600 triliun yang disimpan di Singapura. Dari angka tersebut, sebesar 150 miliar dolar AS atau Rp 1.050 triliun berupa deposit, ekuitas, dan fix income.

“Dari studi McKinsey mengenai asset under management terdapat 250 miliar dolar AS kekayaaan dari high network individual Indonesia yang berada di luar negeri. Sementara jumlah deklarasi aset di luar negeri dan di dalam negeri Rp 1.439 triliun, maka ada potensi Rp 2.670 triliun aset WNI di luar negeri namun belum masuk,” tutur Sri.

Karena itu, Menurut Sri, Indonesia penting terlibat dalam era keterbukaan informasi keuangan atau AEoI (Automatic Exchange of Information) pada 2018 mendatang. Sebagai tahap awal, pemerintah harus menerbitkan aturan primer dan sekunder sebelum 30 Juni mendatang. Syarat yang diajukan oleh Global Forum ini kemudian disikapi pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Ia menambahkan, selama ini dasar hukum yang ada pada UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan UU Perbankan secara eksplisit dijelaskan bahwa Indonesia tidak memiliki akses keuangan masyarakat untuk kepentingan perpajakan. (maida)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita