Sabtu, 24 Juli 2021

Buntut Tindakan Represif, KAMMI Laporkan Kapolres Jakpus ke Propam Mabes Polri

Buntut Tindakan Represif, KAMMI Laporkan Kapolres Jakpus ke Propam Mabes Polri

Foto: KAMMI melaporkan Kapolres Metro Jakarta Pusat ke Propam Mabes Polri. (Dok. KAMMI)

Jakarta, Swamedium.com – Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) didampingi Kuasa Hukum dari PAHAM Jakarta melaporkan Kapolres Jakarta Pusat Suyudi Ario Seto ke Propam Mabes Polri, Rabu (31/5) pukul 11.00 WIB.

Banner Iklan Swamedium

Pelaporan ini buntut dari tindakan pembubaran paksa dan tindakan kekerasan oleh aparat kepolisian terhadap peserta unjuk rasa masa KAMMI di depan Istana Negara, Rabu (24/5) lalu.

Ketua Umum PP KAMMI Kartika Nur Rakhman, menyebut dirinya dan empat orang korban lainnya, meminta keadilan terhadap tindakan brutal aparat kepolisian terutama Kapolres Jakpus Suyudi Ario Seto yang bersikeras memerintahkan pasukannya membubarkan unjuk rasa KAMMI yang dilakukan dengan damai.

“Kami menuntut keadilan atas tindakan refresif aparat kepolisian, terutama Kapolres Suyudi yang nyata-nyata tebang pilih dalam mengawal unjuk rasa, kami minta Kapolres Jakpus dan Kapolda Metro Jaya dicopot,” kata Ketua umum PP KAMMI Kartika yang juga menjadi korban pemukulan oleh anggota kepolisian.

Di tempat yang sama, ketua PP KAMMI Bidang Kebijakan Publik Riko P Tanjung menjelaskan, ketidakadilan aparat ini sangat kasat mata, terlebih tindakan refresif aparat tidak terjadi dengan massa aksi yang melakukan unjuk rasa di waktu yang sama di depan Balaikota DKI. Massa dibiarkan melakukan aksi hingga pukul 20.00 malam.

Riko juga menyebut pihaknya mempunyai bukti kuat tindakan represif aparat kepolisian.

“Kita membawa bukti rekaman saat kejadian berupa video dan foto foto, video dan foto ini viral di media sosial. Juga hasil visum terhadap korban,” jelas Riko.

Seperti diketahui, sebelumya ratusan mahasiswa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara. Mereka menuntut penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia.

Aksi yang dimulai pukul 14.00 WIB ini berlangsung kondusif dan damai. Para anggota KAMMI berganti-gantian menyampaikan orasi. Mereka membawa atribut KAMMI, bendera, serta poster yang berisikan paparan, “Tirani penegakan hukum di Indonesia”.

“Kasus-kasus korupsi yang melibatkan lingkaran rezim jalan di tempat, seperti mega skandal BLBI yang merugikan negara 2000 triliun, Bailout Bank Century 6,7 triliun, dan skandal E-KTP 5,9 triliun,” kata Riko saat aksi. (ls)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita