Jumat, 21 Januari 2022

Hari Pancasila Versi Siapa?

Hari Pancasila Versi Siapa?

Foto: Empat rumusan Pancasila. (ist)

Oleh: Suparman*

Banner Iklan Swamedium

Mataram, Swamedium.com — Jika kita menyesuaikan proses sejarah rumusan Pancasila dapat diduga penetapan 1 Juni menjadi Hari Pancasila oleh Presiden Jokowi telah keluar dari kesempatan bersama yang dilakukan oleh Pembentukan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan PPKI (Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) serta mencederai sejarah Indonesia. Adapun sejarah rumusan Pancasila sebagai berikut:

a. Sidang BPUPKI, yang dilaksanakan pada 29 Mei 1945, Muhammad Yamin merumuskan Pancasila:
1. Peri Kebangsaan,
2. Peri Kemanusiaan,
3. Peri Ketuhanan,
4. Peri Kerakyatan, dan
5. Kesejahteraan Rakyat

Pemikirannya diberi judul ”Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia” dan mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang intinya seperti diatas tersebut

b. Sidang BPUPKI, yang dilaksanakan pada 31 Mei 1945, Mr. Soepomo merumuskan Pancasila:
1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah
5. Keadilan rakyat

Pemikirannya berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia merdeka. Negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik.

c. Sidang BPUPKI, yang dilaksanakan pada 1 Juni 1945, Mr. Soekarno merumuskan Pancasila:
1. Kebangsaan Indonesia,
2. Internasionalisme,atau peri-kemanusiaan,
3. Mufakat atau demokrasi,
4. Kesejahteraan sosial,
5. KeTuhanan yang Maha Esa

Soekarno mengatakan lima dasar itu sebagai Pancasila. Lima Sila itu dapat diperas menjadi Trisila, yaitu:
1. Sosio nasionalisme
2. Sosio demokrasi
3. Ketuhanan

Tiga sila itu dapat diperas lagi menjadi Ekasila, yaitu: Gotong Royong.

d. Sidang BPUPKI, yang dilaksanakan pada 22 Juni 1945, Panitia Sembilan BPUPKI yang terdiri dari BPUPKI yang terdiri dari Ir. Sukarno (Ketua), Drs. Moh. Hatta, (Wakil Ketua), Abdulkaha Muzakir, K.H. Abdul Wachid Hasyim, Mr. Moh. Yamin, H. Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abikusno Cokrosuryo, dan A. A. Maramis yang menghasilkan rumusan Hukum Dasar Negara dengan Preambule-nya. Rumusan Hukum Dasar Negara ini oleh Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta, sebagai berikut:
1. Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluk-Pemeluknya
2. Kemanu siaan Yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Yang dikutip dari berbagai sumber, Panitia Sembilan bekerja cerdas sehingga pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Rumusan itu oleh Mr. Moh. Yamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Naskah Piagam Jakarta berbunyi, seperti berikut.

Piagam Jakarta

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Atas berkat Rahmat Allah Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan menyatakan kemerdekaanya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang kedua. Pada masa persidangan ini, BPUPKI membahas rancangan undang-undang dasar. Untuk itu, dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Ir. Sukarno.

Panitia tersebut juga membentuk kelompok kecil yang beranggotakan tujuh orang yang khusus merumuskan rancangan UUD. Kelompok kecil ini diketuai Mr. Supomo dengan anggota Wongsonegoro, Ahmad Subarjo, Singgih, H. Agus Salim, dan Sukiman. Hasil kerjanya kemudian disempurnakan kebahasaannya oleh Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri atas Husein Jayadiningrat, H. Agus Salim, dan Mr. Supomo. Ir. Sukarno melaporkan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang pada sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945. Pada laporannya disebutkan tiga hal pokok, yaitu pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan undang-undang dasar, dan undang-undang dasar (batang tubuh).

Pada tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia terjadi perubahan walaupun perdebatan panjang anggota BPUPKI dalam rumusan Piagam Jakarta karena dipersoalkan oleh Golongan Kristen Indonesia Timur sehingga Tujuh kata dihapus, “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” berganti menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa”.

Dalam Sidang PPKI 18 Agustus 1945 tersebut, Anggota BPUPKI Ir. Sukarno (Ketua), Drs. Moh. Hatta, (Wakil Ketua), Abdulkaha Muzakir, K.H. Abdul Wachid Hasyim, Mr. Moh. Yamin, H. Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abikusno Cokrosuryo, dan A. A. Maramis menetapkan rumusan Pancasila, sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Juni 2016 sekaligus menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila sangat tumpuh tindih karena perumusan pertama Pancasila dilakukan oleh Mr. Muhammad Yamin tidak ditetapkan, padahal lebih dulu dipidatokan.

Kenapa harus 1 Juni? Bukankah 1 Juni masih dalam tahap rumusan (pembahasan), dalam arti masih usulan atau belum final, yang menjadi pertanyaan mau dikemanakan rumusan 29 Mei, 31 Mei, 22 Juni dan 18 Agustus tersebut, maka supaya adil ditetapkan Hari​ Pancasila pada 29 Mei ’45 versi Muhammad Yamin, 31 Mei ’45 versi Prof. Soepomo, 1 Juni ’45 versi Soekarno, 22 Juni ’45 versi Piagam Jakarta, 18 Agustus ’45 versi Panitia Sembilan BPUPKI agar tidak ada perdebatan.

Kalau tidak ingin dibanyak ditetapkan Hari Pancasila, maka 18 Agustus ’45 versi Panitia Sembilan BPUPKI ditetapkan sebagai Hari Pancasila sehingga tidak ada perdebatan karena semua kelompok diwakili dan sesuai dengan Pancasila diterapkan sekarang ini serta Pancasila Indonesia sudah merdeka, bukan lagi Pancasila Indonesia belum Merdeka dan Pancasila dalam Indonesia masih dijajah, 1 Juni itu Indonesia belum Merdeka, jika kita merayakan 1 Juni menjadi Hari Pancasila, maka dapat diduga Indonesia masih dalam posisi dijajah oleh Kolonialisme.

Kita harus malu mengakui Pancasilais. Malu karena tidak mampu mempraktekkannya, malu karena tidak menjadi suri teladannya, malu karena riya kepada Tuhan Yang Maha Esa, malu karena dicap riya Pancasilais.

Kita tidak bisa dapat mengukur diri kita sebagai seorang Pancasilais. Apakah Presiden yang mengutang keluar negeri itu seorang Pancasilais? Apakah gerakan mahasiswa menggunakan APBD dan APBN itu Pancasilais? Apakah ormas meminta uang negara melalui proposal itu Pancasilais? Apakah parpol yang korupsi, kolusi dan nepotisme itu Pancasilais dan seterusnya?.
Bukankah sumber dari APBD dan APBN itu pajak rakyat dan utang luar negeri?. Dari semua pertanyaan tersebut merupakan suatu yang menggerogoti dan mendominasi di Negara ini.

Selain itu, Komunisme pernah mencoba dan melakukan untuk merubah Pancasila dengan mengantikannya Ideologi Komunisme seperti peristiwa pemberontak di Mediun pada tahun 1948 dan lainnya yang didukung oleh Komunisme Internasional.

Hal demikian itu, kita harus waspada walaupun Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak ada, tapi Komunisme masih ada. kita harus bisa membedakan Komunisme yang dilembagakan dan belum tidak dilembagakan. kita harus memilah, mana komunisme dilembagakan secara formal dan mana komunisme dilembagakan secara substansial.

Yang paling berbahaya adalah komunisme dilembagakan secara substansial karena dapat menghancurkan Pancasila dari dalam yang disebabkan kita tidak dapat mengetahui dan melacak gerakan komunisme. (*)

*Penulis adalah Kader HMI MPO Cabang Mataram.

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita