Jumat, 21 Januari 2022

Alasan Jaksa Agung Soal Banding Ahok Tidak Masuk Akal

Alasan Jaksa Agung Soal Banding Ahok Tidak Masuk Akal

Foto: Jaksa Agung HM Prasetyo dan Kapolri Tito Karnavian (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Anggota Komisi III DPR Muslim Ayub menilai, alasan Jaksa Agung M Prasetyo terkait banding vonis Ahok tidak masuk akal. Prasetyo berdalih, upaya banding yang dilakukan sudah sesuai prosedur

Banner Iklan Swamedium

“Sudah sesuai SOP dan Surat Edaran Jaksa Agung nomor SE001 tahun 1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana,” kata Prasetyo, saat rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/6).

Dalam aturan itu, kata Prasetyo, jika terdakwa banding maka jaksa penuntut umum harus meminta banding agar bila masih diperlukan nanti dapat menggunakan upaya hukum kasasi.

Karena adanya ketentuan Pasal 43 UU Nomor 14 tahun 1995 tentang MA, dan Surat Edaran MA yang menegaskan penafsiran Pasal 43 di undang-undang tersebut telah menggunakan upaya hukum banding diartikan sebagai memohon banding.

Sedangkan apabila hanya menjadi terbanding dan tidak menggunakan upaya hukum banding, maka terbanding tidak bisa mengajukan kasasi.

“Alasan ini tidak masuk akal. Tidak bisa diterima logika, akal sehat. Jika jaksa menyatakan banding adalah SOP,” ujar Muslim kepada Prasetyo di Komisi III DPR seperti dikutip Repelita.

Biasanya, lanjut Muslim, banding yang diajukan jaksa ketika vonis yang dijatuhkan pengadilan lebih rendah daripada tuntutan. Terlebih lagi, yang dilakukan Ahok adalah menistakan kitab suci bukan hanya agama saja.

Dengan adanya banding dari jaksa sedangkan terdakwa sendiri sudah mencabut memori bandingnya, publik jadi bertanya-tanya ada kepentingan apa dibalik banding jaksa terhadap vonis Ahok.

“Tidak salah ada yang menilai upaya banding dilakukan jaksa karena kepalanya orang partai. Penilaian ini seperti berbahaya dalam jangka panjang dan turunkan kredibilitas saudara sebagai jaksa agung,” tegasnya.

“Menurut saya tidak bisa diterima logika jika kejaksaan memaksakan akal banding,” imbuhnya.

Indikasi adanya pengaruh kekuasaan, kata Muslim, bisa dilihat sejak awal di pengadilan, yakni ketidak JPU menuntut Ahok dengan pasal 156 KUHP.

“Dari tuntutan jaksa sudah ada niat untuk tuntut Pasal 156 sebagai primer dan 156a sebagai subsider. Sudah dikondisikan,” pungkasnya. (*/ls)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita