Jumat, 21 Januari 2022

Geruduk KPK, LAKP Desak Tangkap Fayakun Andriadi Cs

Geruduk KPK, LAKP Desak Tangkap Fayakun Andriadi Cs

Foto: Gedung KPK. (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Lembaga Advokasi Kebijakan Publik (LAKP) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menangkap Politisi Partai Golkar Fayakun Andriadi yang disebut telah ikut menerima aliran dana korupsi Satelite Monitoring Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun 2016.

Banner Iklan Swamedium

Desakan LAKP ini berdasarkan pengakuan Fahmi Darmawansyah yang telah ditetapkan sebagai terdakwa dan telah dijatuhi hukuman 2 tahun 8 bulan penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Fahmi menyebutkan, aliran dana korupsi Bakamla tahun 2016 telah dibagikan kepada sejumlah Anggota DPR RI Komisi I termasuk dari Fraksi Partai Golkar (FPG), Fayakun Andriadi yang saat ini juga menempati Kursi Ketua DPD Golkar DKI Jakarta.

“Oleh karena itu, LAKP mendesak KPK agar segera menangkap dan menetapkan sebagai tersangka anggota DPR RI yang sudah disebut-sebut namanya dalam persidangan di Pengadilan Tipikor dalam kasus korupsi Bakamla seperti Fayakun Andriadi, Eva Kusuma Sundari dan lain lain,” Kata Direktur (LAKP) Adnan Rosyid dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (3/6) lalu.

Adnan menegaskan, KPK harus menyidik dan menggali keterangan pelaku suap aktif seperti Fahmi Darmawansyah untuk membongkar keterlibatan Fayakun dan para anggota DPR lainnya ini.

“Keterlibatan Fayakun cs ini harus di ungkap tuntas karena tanpa persetujuan anggota DPR di komisi I tak mungkin Bakamla dapat mengeksekusi program pengadaan satelit ini”, tegas Adnan.

Menurut Adnan, kong kalikong eksekutif dan legislatif serta pengusaha ini harus dibongkar dan diusut dengan terang benderang.

LAKP juga mendesak KPK, agar segera melakukan penyelidikan terkait percakapan Fayakun Adriadi dengan managing Director PT Rohde & Schwarz Erwin.s Arif selaku Perusahaan representative office produsen monitoring satelitte.

Dari percakapan inilah akan diketahui dimana posisi Fayakun dalam lingkaran korupsi berjamaah proyek satelit Bakamla ini.

“KPK agar jangan ragu-ragu untuk menetapkan tersangka bagi para politisi dan legislator yang saat ini menjadi partai penguasa dan partai pendukung pemerintahan”, tukas Adnan.

“Semua warga negara berkedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sehingga keterlibatan Fayakun dan kawan-kawannya harus segera ditetapkan sebagai tersangka,” imbuhnya

Seperti diketahui, dalam BAP Fahmi yang terungkap di persidangan telah disebutkan 6 persen dari nilai proyek sebesar Rp 400 miliar atau Rp 24 miliar dibagikan ke sejumlah anggota DPR melalui politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ali Fahmi alias Fahmi Al Habsy sebagai pelicin guna memperlancar proyek.

Fahmi Al Habsy melalui pengurus Balitbang PDI-P Eva Sundari, anggota Komisi X dari Fraksi PKB Bertus Merlas, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Fayakun Andriadi, Bappenas, dan Kementerian Keuangan. Uang juga mengalir ke anggota Komisi XI dari Fraksi NasDem Doni Imam Priyambodo.

Untuk itu sambung Adnan, LAKP akan melakukan aksi masa ke KPK dalam rangka mendesak agar semua aktor yang terlibat dalam korupsi Bakamla di usut tuntas.

“Kami akan menggelar aksi di KPK pada Senin (5/6) di Gedung KPK Kuningan Jakarta untuk menyampaikan tuntutan kami untuk segera tangkap Fayakun dan kawan-kawan,” pungkasnya. (*/ls)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita