Senin, 16 Mei 2022

GNPF MUI Sampaikan Ketimpangan Hukum dan Komunikasi pada Jokowi

GNPF MUI Sampaikan Ketimpangan Hukum dan Komunikasi pada Jokowi

Jakarta, Swamedium.com — Tim 7 Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) menemui Presiden RI Joko Widodo di Istana Merdeka, Minggu (25/6) kemarin siang.

Banner Iklan Swamedium

GNPF MUI yang dipimpin oleh KH Bachtiar Nasir selaku Ketua, dan diterima langsung oleh Presiden Jokowi.

Dalam pertemuan itu, GNPF MUI menyampaikan, dari sisi hukum ada kesan bahwa hukum yang diterapkan selama ini terasa tajam kepada umat Islam. Ada beberapa hal yang umat Islam merasa bahwa penegakan hukum yang berjalan saat ini menunjukkan ketidakjelasan.

“Kami sampaikan bahwa ada pemahaman di kalangan umat Islam bahwa terjadi ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan hukum, sampai keberpihakan kepada pemodal. Ini kami sampaikan semuanya,” ucap KH Bachtiar.

Pihaknya juga merasakan adanya kebuntuan saluran komunikasi antara ulama khususnya GNPF MUI dengan pemerintah. Mereka menilai ada pihak-pihak yang terkesan membatasi akses komunikasi antar kedua pihak.

“Kemudian juga soal kebuntuan komunikasi yang selama ini ternyata ada pihak yang seakan-akan membatasi komunikasi kami dengan kepala negara. Ini sudah kami sampaikan. Beliau (Jokowi) bilang, seandainya pasca Aksi 411 ada komunikasi langsung, mungkin situasinya tidak seperti ini dan setelah ini Presiden menunjuk Menko Polhukam untuk memediasi dan berkomunikasi sampai penyelesaian beberapa kasus dan implementasinya,” tutur KH Bachtiar.

Inti pertemuan dengan Presiden Jokowi, kata KH Bachtiar Nasir, semuanya masih bersifat general. Secara detil nanti akan ditangani oleh Menko Polhukam.

“Presiden buka komunikasi dan memberi saran ke Menko, Pak Wiranto yang mengimplementasikannya,” kata pimpinan sejumlah pondok pesantren di bawah naungan AQL Islamic Center ini.

KH Bachtiar Nasir juga menyampaikan situasi kekinian dalam hubungan antara Pemerintah dengan Ulama, khususnya pada masa Pilgub DKI Jakarta dan pasca Pilgub dirasakan ada kesenjangan komunikasi (yang cukup kuat), masing-masing dengan persepsinya sendiri-sendiri.

“Padahal yang dilakukan oleh ulama yang tergabung dalam GNPF hanya bermaksud menyampaikan pendapat secara damai, tidak anarkis apalagi mengarah ke makar, dalam koridor demokrasi,” tutur KH. Bachtiar.

Dalam kesempatan itu, GNPF MUI juga menyampaikan adanya suasana paradoksal, pada satu sisi Pemerintah berpendapat tidak melakukan kebijakan yang bersifat menyudutkan umat Islam, tapi di pihak lain GNPF menangkap perasaan umat Islam yang merasa dibenturkan dengan Pancasila, dengan NKRI, dan dengan Kebhinekaan.

“Tentulah hal ini tidak menguntungkan bagi Pemerintah dalam menjalankan programnya dan bagi ulama dan umat dalam menjalankan dakwahnya,” katanya.

GNPF MUI pun berharap dari pertemuan ini dapat dibangun saling pengertian yang lebih baik di masa depan. Tidak lupa GNPF MUI menyampaikan ucapan salam kepada Pemerintah, dari Habib Rizieq Shihab selaku Ketua Dewan Pembina GNPF yang tengah berada di Arab Saudi. (ls)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita