Rabu, 28 Juli 2021

Dominasi Investor Asing di Proyek Infrastruktur Mengkhawatirkan

Dominasi Investor Asing di Proyek Infrastruktur Mengkhawatirkan

Jakarta, Swamedium.com – Tahun ini, pemerintah akan melakukan tender besar-besaran 22 mega proyek infrastruktur senilai Rp113 triliun. Kontraktor dan pekerja konstruksi lokal merasa khawatir jika proyek-proyek itu jatuh ke tangan asing.

Banner Iklan Swamedium

Proyek-proyek yang segera ditender itu antara lain proyek jalan tol, pelabuhan, air minum, rel kereta api, gelanggang olahraga, rumah sakit, hingga proyek satelit multi-fungsi. Diharapkan sebagian proyek tersebut mulai berjalan tahun ini.

Untuk proyek-proyek tersebut, pemerintah siap membantu kesulitan para investor dalam urusan pembebasan tanah. Bahkan, pemerintah juga memberikan jaminan risiko politik.

“Walaupun ada perubahan aturan, perizinan atau isu lain yang bersumber dari pemerintah, pembangunan proyek tidak akan terganggu,” ujar Sinthya Roesly, Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) beberapa waktu lalu.

PII sendiri saat ini telah meneken 13 penjaminan proyek infrastruktur dengan nilai Rp70,8 triliun dan US$4 miliar. Adapun proyek yang mendapat jaminan dari PII meliputi proyek jalan tol senilai Rp60,4 triliun, air minum Rp2 triliun, Palapa Ring Rp8,4 triliun, serta proyek PLTU Batang senilai US$4 miliar.

“Dengan adanya jaminan ini swasta tak perlu takut berpartisipasi,” ujar Sinthya.

Tak hanya sampai di situ. Lewat PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), tahun ini, pemerintah juga menyediakan pembiayaan sebesar Rp11,5 triliun. Dengan adanya pendanaan tersebut, investor tidak perlu menyediakan modal sampai 100%.

Memang cukup beralasan. Sebab, bukan apa-apa, jaminan risiko politik dan pembiayaan ini tak lain untuk mengejar ketertinggalan di bidang infrastruktur. Sebab, sejak krisis 1998, kondisi insfrastruktur kita tertinggal dibanding dengan negara-negara lain. Padahal, ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu prasyarat peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Masalahnya, tak kurang dari Rp4.000 triliun dana yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur sepanjang 2014-2019. Angka itu sangat fantastis. Pemerintah, seperti pernah dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, paling banter hanya mampu mengupayakan investasi sekitar 30%. Lalu, sisanya tentu diharapkan datang dari BUMN dan swasta.

Untuk memberikan iklim investasi yang baik bagi para investor, tak tanggung-tanggung, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah paket kebijakan ekonomi. Termasuk kemudahan bagi pemerintah daerah untuk menghimpun dana melalui project bond bagi proyek istruktur. Dana pensiun dan asuransi juga didorong ikut membiayai proyek infrastruktur dengan menyisihkan 30% dana kelolaannya di surat utang yang diterbitkan pemerintah.

Ancaman Buruh Asing

Memang, masih harus dilihat, apakah berbagai kemudahan itu dapat mendorong Indonesia mengejar kertertinggalan di bidang infrastruktur. Iskandar Z Hartawi, Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) sempat wanti-wanti mengenai keikutsertaan investor asing dalam pembangunan infrastruktur.

Maklum, saat ini investor asing boleh masuk ke sektor konstruksi infrastruktur hingga 55%. Angka itu lebih longgar dibanding batasan dari ASEAN Charter yang hanya 49%. Lantas, untuk perusahaan konsultan infrastruktur, pemerintah hanya membatasi hingga 49%. Makanya, tak heran bila saat ini di Indonesia beroperasi 300-an perusahaan konstruksi dan konsultan milik asing. Mereka sebagian besar masuk ke proyek yang didanai asing.

Menurut Iskandar, kendala pemain lokal selama ini ada di sisi permodalan akibat kurangnya dukungan dari bank. Bila perbankan memberikan dan mempermudah akses pembiayaan proyek-proyek infrastruktur, kontraktor lokal bisa berkembang pesat.

Iskandar menyarankan agar dana asing yang masuk ke proyek infrastruktur sebaiknya berbentuk pinjaman, bukan investasi. Hal ini, selain untuk melindungi pengusaha lokal, juga untuk menjaga kepemilikan nasional terhadap aset di dalam negeri.

Selain itu, kalau asing dibiarkan masuk, maka syarat utamanya adalah dilakukan build offer transfer. Artinya, dalam jangka waktu tertentu, mereka harus menjual kepemilikannya ke pengusaha lokal.

Iskandar juga meminta agar kesempatan lebih besar diberikan kepada tenaga ahli lokal yang upahnya lebih murah. Soalnya, selain merebut pangsa pasar kontraktor lokal, keberadaan investor asing juga menjadi ancaman bagi pekerja lokal.

Investor asal China mungkin bisa jadi contoh. Masuknya perusahaan asal negeri Tirai Bambu itu dibarengi dengan meningkatnya buruh China. Saat ini tercatat 21.271 tenaga kerja China yang bekerja di sektor konstruksi, industri, jasa dan pertanian. Said menenggarai, kebijakan bebas visa bagi 169 negara menjadi pintu masuk bagi pekerja asing. “Kami minta kebijakan bebas visa distop,” ujarnya.(inilah.com)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita