Jumat, 25 September 2020

Dominasi Investor Asing di Proyek Infrastruktur Mengkhawatirkan

Dominasi Investor Asing di Proyek Infrastruktur Mengkhawatirkan

Jakarta, Swamedium.com – Tahun ini, pemerintah akan melakukan tender besar-besaran 22 mega proyek infrastruktur senilai Rp113 triliun. Kontraktor dan pekerja konstruksi lokal merasa khawatir jika proyek-proyek itu jatuh ke tangan asing.

Proyek-proyek yang segera ditender itu antara lain proyek jalan tol, pelabuhan, air minum, rel kereta api, gelanggang olahraga, rumah sakit, hingga proyek satelit multi-fungsi. Diharapkan sebagian proyek tersebut mulai berjalan tahun ini.

Untuk proyek-proyek tersebut, pemerintah siap membantu kesulitan para investor dalam urusan pembebasan tanah. Bahkan, pemerintah juga memberikan jaminan risiko politik.

“Walaupun ada perubahan aturan, perizinan atau isu lain yang bersumber dari pemerintah, pembangunan proyek tidak akan terganggu,” ujar Sinthya Roesly, Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) beberapa waktu lalu.

PII sendiri saat ini telah meneken 13 penjaminan proyek infrastruktur dengan nilai Rp70,8 triliun dan US$4 miliar. Adapun proyek yang mendapat jaminan dari PII meliputi proyek jalan tol senilai Rp60,4 triliun, air minum Rp2 triliun, Palapa Ring Rp8,4 triliun, serta proyek PLTU Batang senilai US$4 miliar.

“Dengan adanya jaminan ini swasta tak perlu takut berpartisipasi,” ujar Sinthya.

Tak hanya sampai di situ. Lewat PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), tahun ini, pemerintah juga menyediakan pembiayaan sebesar Rp11,5 triliun. Dengan adanya pendanaan tersebut, investor tidak perlu menyediakan modal sampai 100%.

Memang cukup beralasan. Sebab, bukan apa-apa, jaminan risiko politik dan pembiayaan ini tak lain untuk mengejar ketertinggalan di bidang infrastruktur. Sebab, sejak krisis 1998, kondisi insfrastruktur kita tertinggal dibanding dengan negara-negara lain. Padahal, ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu prasyarat peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Masalahnya, tak kurang dari Rp4.000 triliun dana yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur sepanjang 2014-2019. Angka itu sangat fantastis. Pemerintah, seperti pernah dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, paling banter hanya mampu mengupayakan investasi sekitar 30%. Lalu, sisanya tentu diharapkan datang dari BUMN dan swasta.

Pages: 1 2 3

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.