Jumat, 02 Oktober 2020

Quo Vadis Parpol Pendukung Ahok Pasca Putusan Inkracht

Quo Vadis Parpol Pendukung Ahok Pasca Putusan Inkracht

Foto: Massa pendukung Ahok mengamuk dan anarkis di depan rutan Cipinang. (Sindonews)

Oleh: Pradipa Yoedhanegara

Jakarta, Swamedium.com — Sengaja Hari ini saya ingin menulis dengan tema seperti yang ada diatas, agar bisa dijadikan sebagai bahan renungan dan evaluasi serta introspeksi diri bagi mereka para pendukung terpidana kasus penistaan agama yang sudah inkracht van gewijsde dan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan keputusan pengadilan negeri jakarta utara beberapa waktu yang lalu karena tidak adanya keberatan para pihak atas putusan tersebut jadi keputusan tersebut sudah menjadi final dan mengikat.

Dalam tulisan ini saya juga ingin memberikan pemahaman apa yang di maksud dengan putusan Inkracht dalam hukum Pidana yang sesuai dalam peraturan perundang-undangan, karena terdapat ketentuan yang mengatur pengertian dari putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu (inkracht van gewijsde) berkaitan dengan adanya perkara pidana yaitu dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” adalah :
Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan  oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau Putusan kasasi.

Jadi, berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka suatu putusan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah:

Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding setelah waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir, sebagaimana diatur dalam Pasal 233 ayat (2) jo. Pasal 234 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), kecuali untuk putusan bebas (vrijspraak), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van rechts vervolging), dan putusan pemeriksaan acara cepat karena putusan-putusan tersebut tidak dapat diajukan banding (lihat Pasal 67 KUHAP). Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa (Pasal 245 ayat [1] jo. Pasal 246 ayat [1] KUHAP).

Pages: 1 2 3 4 5

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.