Selasa, 17 Mei 2022

Gurita Taipan Mencekik Penguasa

Gurita Taipan Mencekik Penguasa

Oleh: Pradipa Yoedhanegara*

Banner Iklan Swamedium

Tangerang Selatan, Swamedium.com — Mengguritanya kelompok taipan yang mengelilingi para politisi di parlemen dan para penguasa sebenarnya bukan hal baru di negeri ini, hanya saja saat ini perilaku kelompok pengusaha yang banyak merajai bisnis di negara ini sudah tidak kelihatan elok dan beretika lagi.

Kini, mereka sering masuk kedalam wilayah grey area, yaitu untuk ikut mengatur kebijakan yang akan dibuat oleh para pemangku kebijakan agar semua policy yang keluar tersebut tidak merugikan bisnis ataupun kelompok bisnis para taipan tersebut.

Sudah menjadi rahasia umum kalau para taipan yang begitu mengurita saat ini, mempergunakan pengaruhnya keseluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara karena faktor lemahnya kepemimpinan nasional dan karena banyaknya akrobat politik para elit di negeri ini yang seringkali menggadaikan nilai idealismenya demi pundi pundi rupiah untuk membiayai kerja politik para politisi busuk tersebut.

Kasus Papa Minta Saham, adalah salah satu contoh kasus yang begitu mengiris rasa keadilan publik yang hingga kini publik sepertinya tidak mengerti kemana arah penegakan hukum terhadap kasus tersebut karena sepertinya kasus yang melibatkan ketua DPR itu adalah sesuatu yang lumrah terjadi dan merupakan bagian dari kerja politik para politikus yang pada akhirnya publik bisa mengeneralisir kalau para Politikus yang ada di parlemen itu mencari rezeki dengan cara-cara kotor dan tidak terpuji.

Bagi sebagian orang dinegeri ini yang awam akan ilmu politik dan pemerintahan serta ilmu ekonomi, mungkin mereka tidak memahami dan tidak mengetahui bagaimana peran para taipan dan kelompok kapitalis itu bisa berkuasa dan menguasai kehidupan rakyat kita hingga saat ini, yaitu salah satunya dengan berbagai literatur kebijakan publik yang dibuat oleh penguasa yang hanya untuk mengakomodir kepentingan para taipan ataupun kelompok kapitalis yang ada dan menggurita di sekeliling penguasa negeri ini.

Tidak adanya kesadaran publik dalam hal politik, juga menjadi salah satu faktor yang membuat kelompok tersebut tetap dapat berkuasa dan semakin menggurita dalam menjalankan roda bisnis dan kepentingan politik bisnisnya dinegeri ini karena masih banyaknya rakyat dinegeri ini yang masa bodo dan membiarkan hal tersebut terjadi dengan tidak lagi ikut mempedulikan keberlangsungan bangsa dan republik ini dimasa mendatang.

Selain itu Politik yang sesungguhnya adalah merupakan sebuah nilai Pengabdian kepada masyarakat luas oleh sebagian kelompok elit dan kepentingan dinegeri ini kemudian dikotori dan disalah gunakan, dan kemudian jabatan politik pada akhirnya banyak dijadikan alat untuk mencari nafkah dan menghidupi kepentingan syahwat pribadinya maupun keluarganya serta kelompok politiknya, karena pemerintah hingga saat ini tidak mau memberikan anggaran negara bagi partai politik sehingga banyak politisi yang menghalalkan segala cara untuk tetap berkuasa dan mempertahankan posisi politiknya. Salah satunya adalah dengan menggandeng para taipan dan kelompok kapitalis yang ada dinegeri ini.

Kesalahan sejarah masa lampau yang hingga kini terus terjadi dan berlanjut, seharusnya bisa dijadikan sebagai alat refleksi diri dan pembelajaran politik yang sangat berharga agar penguasa yang ada tidak lagi bersentuhan secara langsung maupun tidak langsung kepada para taipan maupun kelompok konglomerasi lainnya yang ada di negeri ini, karena akibatnya bisa sangat fatal bagi para penguasa karena harus mengorbankan kepentingan publik demi mengakomodir kelompok taipan maupun konglomerat hitam lainnya yang akhirnya tumbuh subur dan menjamur dinegeri ini dengan banyaknya fasilitas dan kebijakan yang lahir sebagai alat tukar politik atau bargaining politic antara penguasa dan pengusaha.

Saat ini begitu banyaknya para taipan dan kelompok kapitalis yang diangkat menjadi staf ahli diistana maupun menjabat sebagai dewan pertimbangan presiden, yang secara langsung mereka bisa berperan secara aktif untuk membuat kebijakan dan mempengaruhi kebijakan di semua sektor pemerintahan juga menjadi sebuah problematika tersendiri yang akhirnya menyeret penguasa menjadi menjauh dari kepentingan rakyat banyak dan akhirnya terkesan para pejabat publik itu adalah berasal dari kelompok elitis saja dan tidak lagi merakyat karena semua kebijakan diborong untuk melindungi kepentingan bisnis para taipan dan kapitalis disekitar kekuasaan.

Sistem Politik saat ini yang cenderung tidak memiliki keberpihakan kepada rakyat, dan malah banyak mengakomodasi kepentingan politik konglomerasi seperti yang ada sekarang, nantinya akan membawa kepada kerusakan dan kehancuran dalam demokrasi yang hari ini kita bangun dengan susah payahnya. Karena model ekonomi yang di desain sedemikian rupa dengan pola Neolib yang menuju kepada sistem liberalisme ekonomi memiliki banyak celah dan kelemahan karena sistem yang seperti saat ini hanya akan mengakomodasi keserakahan manusia.

Sebagai contoh adanya penguasaan lahan seluas lima juta hektar yang dikuasai oleh satu perusahaan di negeri ini adalah merupakan salah satu bentuk upaya mencekik kekuasaan yang ada saat ini agar selalu berada dalam genggaman kekuatan kelompok taipan dan kapitalis.

Padahal sejatinya pemerintah wajib mendistribusikan tanah secara adil kepada rakyat yang hingga kini masih banyak yang tidak memiliki lahan untuk kegiatan pertanian maupun perkebunan, Karena adanya penguasaan lahan oleh kelompok kecil penduduk, dan hal ini sebenarnya dapat menciptakan kesenjangan sosial yang lebih dalam dikalangan masyarakat luas yang bisa berdampak buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di masa mendatang.

Sebenarnya ada satu pertanyaan di dalam benak saya ketika menulis persoalan ini, yaitu mengenai sistem keadilan ekonomi apa yang sebenarnya ingin atau sedang dibangun oleh pemerintahan yang memegang mandat dari rakyat saat ini ??

Karena kedaulatan ekonomi yang saat ini saya rasakan hanya bisa dimanfaatkan oleh kekuasaan kapitalis dan para taipan dalam berbagi lahan perekonomiannya!!!

Seharusnya ada kajian khusus dan strategis untuk dapat membahas mengenai hal ini agar kedaulatan ekonomi dan keadilan sosial bisa dirasakan oleh rakyat sebagai pemegang saham dalam republik ini. Dan untuk itulah seharusnya pemerintah atas nama negara berani melawan dominasi minority dengan membuat regulasi yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak bukan malah melakukan keberpihakan kepada kelompok konglomerat yang ada dipusaran kekuasaan istana.

Powerless minority yang kini tumbuh subur dinegeri ini merupakan sebuah ironi besar bagi bangsa ini karena pada akhirnya negaralah yang menjadi sumber diskriminasi karena menciptakan kelompok-kelompok konglomerasi, bukan malah mewujudkan keadilan sosial bagi warga negaranya yang sesuai dengan amanat konstitusi yaitu Undang-undang dasar 1945.

Tampaknya harapan seluruh bangsa Indonesia yang termaktub dalam Undang-undang dasar hanya akan menjadi isapan jempol belaka karena keadilan sosial dan keadilan ekonomi hanya akan menjadi Jargon semata karena tidak adanya political will dari penguasa yang berupaya untuk melakukan perubahan-perubahan substansial kearah yang lebih baik bagi publik dinegeri ini. Meskipun berkali-kali terjadi suksesi kepemimpinan nasional, ide mengenai kesetaraan dibidang ekonomi yang berkeadilan hanya akan dianggap sebagai angin lalu dan hanya sebatas isyu dalam kampanye politik lima tahunan saja.

Jika kita ingin melihat bangsa ini jauh kedepan bukan hanya sebatas melakukan onani wacana di hadapan publik maka sebaiknya pemimpin dimasa mendatang harus berani bersikap dan tidak memiliki ketergantungan terhadap kelompok-kelompok konglomerasi maupun kapitalis yang ingin berkuasa dengan cara menempel seperti lumut disamping para tokoh politik yang akan memimpin negeri ini agar bangsa ini bisa keluar dari krisis kepemimpinan nasional.

Karena hakikat kekuasaan adalah berasal dari rakyat dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat banyak dan untuk kesejahtraan bersama bukan hanya untuk mensejahterakan kelompok tertentu yang bercocokol atas nama konglomerasi.

Sepertinya seluruh rakyat indonesia, kini menunggu yang mulia Presiden pemegang mandat lima tahunan dari rakyat mengenai akan dibawa menuju kearah mana sebenarnya keadilan ekonomi dan keberpihakan presiden dalam membuat regulasi yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak, karena janji untuk mensejahterakan rakyat tidak boleh hanya menjadi statement politik disaat membutuhkan dukungan rakyat untuk memilih yang mulia. (*)

*Penulis adalah Pemerhati masalah sosial ekonomi politik dan Komisaris Utama PT. Bumi Eka Perkasa

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita