Jumat, 25 September 2020

Hipmi; Beberapa Pasal Dalam Revisi UU KUP Ganggu Dunia Usaha

Hipmi; Beberapa Pasal Dalam Revisi UU KUP Ganggu Dunia Usaha

Jakarta, Swamedium.com – Kalangan pengusaha menolak pasal sanksi pidana bagi wajib pajak yang melakukan kealfaan ringan dalam revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Beberapa usulan revisi dinilai berpotensi mengganggu iklim investasi dan dunia usaha di Tanah Air.

“Ada beberapa poin dari usulan pemerintah yang perlu dicermati di revisi UU KUP, yang bila tidak dipertimbangkan dengan matang akan sangat mengganggu bagi dunia usaha. Sebaiknya revisi itu ditolak oleh DPR saja, sebab materi revisinya menjadi semacam disinsentif bagi dunia usaha,” ujar Ketua Bidang Keuangan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Irfan Anwar di Jakarta, seperti dikutip Liputan6.com, Minggu (2/7).

Irfan mencontohkan pada pasal 109, hampir semua kesalahan dapat dikenai sanksi pidana seperti tidak punya NPWP/PKP atau melaporkan SPT dengan tidak benar/lengkap.

“Kesalahan yang bersifat ringan atau kealpaan atau tergolong dalam tindak pidana ringan, sebaiknya tidak dipidana penjara namun dapat sanksi administratif saja,” pungkas Irfan.

Di sisi lain, bila dalam pelaporan tersebut, kesalahan datangnya dari pihak staf perpajakan, tidak ada sanksi yang dikenakan.

Usulan krusial lainnya, pada pasal 95 adalah adanya usulan dilakukannya spinoff Dirjen Pajak menjadi lembaga di bawah Presiden secara langsung.

“Perumusan kebijakan perpajakan, penyelenggaraan administrasi perpajakan, serta penghimpunan pajak, untuk saat ini sebaiknya tetap oleh menteri di bidang keuangan sebagaimana yang berjalan sekarang. Hal ini penting untuk memastikan kontrol menjaga batas defisit dan tidak menimbulkan lembaga superbodi baru yang mengkhawatirkan dunia usaha. Kekuasaan lembaga perpajakan menjadi sangat besar,” papar Irfan.

Irfan mengakui nantinya lembaga pajak memiliki otoritas jelas, tegas dan besar karena bertanggungjawab langsung ke presiden. Hanya saja, di sisi lain, lembaga itu bisa memunculkan lembaga superbody yang kemudian membuat susah berkoordinasi dengan lembaga lain dan menimbulkan keengganan berinvestasi.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.