Kamis, 01 Oktober 2020

PLN Harus Beli Listrik ke Swasta?

PLN Harus Beli Listrik ke Swasta?

Foto: Ilustrasi (indomigas)

Oleh: Taufik Setia Permana*

Jakarta, Swamedium.com — Sesuai dengan Peraturan Menteri (PERMEN) Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 tahun 2017 yang mengatur tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik, mengharuskan PT. PLN membeli kebutuhan listrik ke perusahaan swasta (independent power producer).

Dalam Permen tersebut disebutkan bahwa dalam Pasal 2 ayat 1, PLN diwajibkan untuk membeli listrik dari pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional dan Rencana Umum Ketenagalistrikan.

PLN wajib membeli listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS Fotovoltanik), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm), Pembangkit Listrik tenaga Biogass (PLTBg), Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) , dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP), dikutip dari Metrotvnews.com, Kamis (2/2/2017).

Pada bulan Mei pemerintah telah menyetujui investasi dengan perusahaan Qatar di bidang Energi. “Saat ini investasi di bidang energi Indonesia mencapai 2 miliar dolar AS. Potensi investasi kami lihat bisa sampai 5 miliar dolar AS,” kata Suhail di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (18/5) lalu.

Ketergantungan PLN terhadap perusahaan-perusahaan swasta menyebabkan fluktuatifnya tarif dasar listrik.

Pasalnya, perusahaan-perusahaan swasta telah mematok biaya produksi yang cukup mahal, sehingga mengakibatkan PLN menyesuaikan harga dengan perusahaan-perusahaan swasta tersebut.

Arthur Simatupang, Ketua Harian Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) menilai, regulasi yang baru ini menghambat bauran energi 23% pada tahun 2025. Selain itu, investasi energi baru dan terbarukan hanya akan menarik bagi investor di wilayah-wilayah yang memiliki biaya pembangkitan masih tergolong tinggi.

Ali Herman Ibrahim, Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) menyebut, Permen 12/2017 itu menjadi tantangan bagi pengembang listrik. Salah satunya mengenai akurasi dan dasar penentuan biaya produksi listrik. Pasalnya penentuan harga listrik biasanya mencakup beberapa parameter dan kondisi.

Pages: 1 2 3

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.