Jumat, 25 September 2020

PP Pemuda Muhammadiyah: DPR Menginisiasi Hoax yang Legal

PP Pemuda Muhammadiyah: DPR Menginisiasi Hoax yang Legal

Foto: Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak. (Iqlima/swamedium)

Jakarta, Swamedium.com — Sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang merevisi UU Penyiaran tentang Produksi Iklan Rokok dalam rapat harmonisasi baleg pada 16 Juni lalu menuai kecaman dari Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah.

Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan jika DPR tetap merevisi UU tersebut, artinya regulator mendukung dan melegalkan produksi hoax.

“Iklan rokok adalah hoax yang legal, MUI telah mengeluarkan fatwa tentang hoax, artinya ada kekhawatiran luar biasa. Tapi Baleg menginisiasi hoax yang legal,” tegas Dahnil, di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (4/7).

Bagi Dahnil, iklan rokok yang selama ini dipertontonkan merupakan kebohongan, dimana tidak pernah ditampilkan efek rokok yang sebenarnya. Yang ada hanyalah kesan maskulinitas dari model-model yang ditayangkan.

“Selama ini iklan rokok hanya menampilkan model-model yang ganteng, tidak ada hubungannya wajah ganteng dengan rokok,” sambung Dahnil.

Pemuda Muhammadiyah berupaya melakukan pendekatan kepada DPR RI sebagai regulator yang mengatur UU Penyiaran serta mengajukan rekomendasi terhadap kebijakan fiskal.

“Pada kebijakan fiskal kami sudah berulangkali meminta pemerintah menaikkan cukai rokok,” lanjut Dahnil.

Baginya, penyiaran merupakan hak publik dimana frekuensi yang dipakai adalah milik publik, oleh karena itu revisi UU penyiaran yang sedang dilakukan oleh DPR harus bisa mengakomodasi kepentingan masyarakat termasuk memperkuat upaya pengendalian konsumsi rokok. (Ima)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.