Selasa, 17 Mei 2022

Obama Pulang, Kontrak Karya Freeport Diperpanjang?

Obama Pulang, Kontrak Karya Freeport Diperpanjang?

Foto: Pertemuan Presiden RI Joko Widodo dengan mantan Presiden AS Barrack Obama. (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Agenda pembicaraan di balik pertemuan mantan Presiden AS Barrack Obama dengan Presiden Jokowi akhirnya terjawab sudah. Selang empat hari pasca pertemuan, Jumat (30/6), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya memperpanjang kontrak karya PT Freeport Indonesia di Papua hingga 2031.

Banner Iklan Swamedium

Hal ini mengingatkan publik pada saat kunjungan Wakil Presiden AS Mike Pence ke Indonesia dan menemui Presiden Jokowi pada 20 April 2017 lalu.

“Freeport is done, sudah ditandatangani,” kata Menlu Retno Marsudi, waktu itu.

Selang beberapa lama, PT Freeport Indonesia langsung mendapat izin untuk mengekspor konsentrat tembaga sebesar 1.113.105 wet metric ton (WMT). Surat Persetujuan Ekspor (SPE) dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan diterbitkan Jumat (21/4) malam, sehari setelah pertemuan Wapres AS Pence dengan Presiden Joko Widodo. Diketahui, Freeport baru mengajukan permohonan pada hari Kamis (20/4).

Pasca pertemuan Wapres Pence dengan Presiden Jokowi, yang baru lalu Obama yang datang. Meskipun ia berada di kubu Partai Demokrat dan sedangkan Donald Trump berada di Partai Republik, kepentingan mereka dalam konteks Freeport sama. Yakni meloloskan persetujuan perpanjangan kontrak karya Freeport.

Persetujuan perpanjangan kontrak karya Freeport itu diambil dalam rapat di kantor Kementerian Keuangan yang dihadiri sejumlah menteri terkait, Selasa (4/7) kemarin.

Hadir dalam rapat itu Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Mariani Soemarmo, Menkeu Sri Mulyani, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Menteri ESDM Ignasius Jonan menjelaskan, sesuai dengan peraturan, perpanjangan operasi perusahaan yang berafiliasi dengan Freeport-McMoran tersebut bisa dilakukan maksimal dua kali sepuluh tahun. Artinya, kata Jonan, masa kontrak Freeport diperpanjang dari 2021 menjadi 2031, setelah 10 tahun kontrak masih bisa diperpanjang kembali menjadi 2041 dengan didahului evaluasi.

Sementara menurut Deputi Bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Fajar Harry Sampurno, agenda rapat tersebut membahas empat persoalan Freeport, yakni perpanjangan operasi Freeport, pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter), divestasi saham, serta stabilitas investasi.

“Kalau yang dua sudah disepakati Pak Menteri ESDM, mengenai perpanjangan dan smelter wajib dipenuhi Freeport,” katanya di Kementerian Keuangan seusai rapat.

Hanya saja, kementerian terkait lainnya, seperti Kementerian Keuangan, belum menyepakatinya sebab masih ada persoalan pajak dan model kerja sama yang belum tuntas dibahas antara pemerintah dan Freeport.

Harry juga menuturkan, operasi Freeport diperpanjang satu kali tiap 10 tahun. Kata Harry, bisnis perusahaan tambang tembaga, emas, dan perak di Kabupaten Mimika, Papua itu mesti dievaluasi lebih dulu sebelum operasinya diperpanjang sepuluh tahun kedua.

Dengan perpanjangan dua kali sepuluh tahun tersebut, operasional Freeport akan berakhir pada 2041. Saat ini, masa operasi Freeport yang telah diperpanjang dua kali pada 1967 dan akan berakhir pada 2021 mendatang.

Sedangkan terkait dengan smelter, kata Harry, pemerintah menyepakati Freeport wajib membangun fasilitas pengolahan hasil tambang tersebut. Pemerintah mewajibkan Freeport mendirikan smelter dalam lima tahun ke depan atau maksimal pada 2022.

“Kalau smelter harus,” ucapnya.

Terkait soal kewajiban divestasi saham Freeport hingga 51%, menurut Harry, hal itu tidak bisa ditawar-tawar. Pemerintah melalui BUMN pun, siap mengambil alih saham Freeport.

“Bu Menteri BUMN juga minta divestasinya bersama-sama dengan BUMD,” tuturnya.

Harry juga menambahkan, satu hal yang masih dalam pembahasan adalah ketentuan fiskal, bea keluar, dan pajak.

“Kalau bea keluar disesuaikan dengan (Kementerian) Keuangan. Sedangkan yang fiskal dan pajak masih belum. Nanti Bu Menteri Keuangan yang akan mengeksekusi,” ungkapnya.

Sedangkan terkait keinginan Freeport agar regulasi diterbitkan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP), menurut Harry, pemerintah sedang mempersiapkannya.

“Sedang dirundingkan, tapi belum disepakati. PP ini untuk stabilitas investasi, untuk investor pertambangan secara keseluruhan,” pungkasnya. (*/ls)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita