Senin, 16 Mei 2022

Prof Romli: Kasus SMS Harry Tanoe, Over Kriminalisasi

Prof Romli: Kasus SMS Harry Tanoe, Over Kriminalisasi

Foto: Pakar hukum pidana yang juga Ketua Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik Prof. Romli Atmasasmita. (Twitter @rajasundawiwaha)

Jakarta, Swamedium.com — Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Indonesia Profesor Romli Atmasasmita menanggapi kasus yang ditujukan kepada Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) terkesan bernuansa politis dan over kriminalisasi dalam kasus SMS yang dipermasalahkan oleh Jampidsus Kejaksaan Agung, Yulianto.

Banner Iklan Swamedium

“Aneh seorang aparatur hukum merasa takut karena suatu SMS, ini over kriminalisasi. Sesuatu yang biasa dibuat luar biasa, sesuatu perbuatan yang bukan kriminal dibuat jadi kriminal. Malahan ini saya katakan over kriminalisasi, ” kata Romli, Selasa (4/7) kemarin.

Dia menambahkan mengenai over kriminalisasi terkait isi SMS tersebut sejatinya hanyalah merupakan sebuah aspirasi.

“Jadi itu hal ya biasa disampaikan umumnya oleh semua pemimpin waktu kampanye begitu, akan saya basmi korupsi, akan saya basmi kejahatan, itu kan biasa. Kalau menurut saya itu bukan sesuatu yang luar biasa. Bukan tindak kriminal,” ucapnya.

Prof. Romli yang juga Pakar Ilmu Hukum khususnya hukum Internasional dari Universitas Padjadjaran, menyebutkan disisi lain ada politisasi dalam kasus ini.

“Saya banyak menyampaikan bahwa ini politisasi. Dia (HT) memiliki posisi politik yang bagus, bisa-bisa saja di sudut lainnya ada yang menilai begitu,” tuturnya.

Sebagai seorang ahli hukum pidana Prof Romli, mengatakan SMS HT itu tidaklah mengandung unsur pidana. Hanya biasa saja sebagai bentuk penyampaian aspirasi warga negara.

Lebih jauh Romli memandang hal ini merupakan hubungan antara warga negara dengan orang yang memegang kekuasaan. Hary Tanoe adalah rakyat biasa, sedangkan Yulianto seorang penegak hukum.

Dalam sejarah demokrasi, tuturnya, rakyat memiliki hak untuk bicara

“Kalau di zaman orde baru dulu rakyat tidak boleh bicara. Setelah reformasi ada kebebasan bicara, kebebasan menyampaikan pendapat. Nah SMS HT itu salah satu wujud dari hak setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat,” tandasnya.

Di sisi lain aparatur hukum tidak boleh menyampaikan hasil penyelidikan ke muka publik.

“Itu dilarang, ini kan Yulianto menyampaikan itu, di wawancara tv, dia bawa itu bukti-buktinya, pakai baju dinas, yang semestinya tidak boleh oleh Undang-undang. Karena itu akan menghalangi proses penyelidikan-penuntutan tapi dia buka sendiri itu di muka publik, dan dan itu melanggar juga tidak boleh, jadi kalau saya melihat ini mengada-ngada,” imbuhnya.

Dari sudut hukum pidana, SMS itu, kata Romli bisa disampaikan pada aparat penegak hukum, dan semua orang bisa melakukannya bukanlah hal yang luar biasa.

“Laporan Yulianto tidak proposional dan melebih lebihkan fakta bahkan kalau boleh saya katakan ini over kriminalisasi. Jadi dia membuat sesuatu menyoal yang tadinya tidak masalah menjadi masalah kemudian dianggap serius. Ini namanya mendramatisir keadaann jadi suatu persoalan sehingga menimbulkan pandangan banyak orang bahwa HT itu jahat. Ini tidak boleh,” ungkapnya.

Dia menambahkan kalau sekedar SMS begitu saja, dibaca berulang-ulang pun tidak ada unsur pidananya. (Jok)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita